KLIKPARIGI.ID – Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya berfokus pada pemberian kepastian hukum atas tanah, tetapi juga mendorong masyarakat penerima manfaat agar mampu mengelola tanah secara produktif dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.
Upaya tersebut dilakukan melalui penataan akses, antara lain dengan memberikan fasilitas pendampingan usaha kepada masyarakat yang telah menerima tanah melalui program Reforma Agraria.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, menyampaikan bahwa jumlah keluarga yang memperoleh fasilitas pendampingan usaha mengalami peningkatan dalam dua periode terakhir. Pada Oktober 2024 hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 28.100 kepala keluarga (KK) menerima pendampingan. Angka tersebut meningkat menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
“Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024-Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025-Oktober 2026,” ungkap Embun Sari dalam keterangannya, Selasa (03/11/2026).
Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mengoptimalkan tanah hasil redistribusi agar tidak hanya dimiliki secara sah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan. Melalui dukungan pemberdayaan ekonomi, penerima manfaat diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pendapatan keluarga.
Dengan demikian, Reforma Agraria dijalankan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Penataan aset memberikan perhatian terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan.
Selain memperluas pendampingan usaha, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan kebijakan Reforma Agraria melalui pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi yang disahkan pada 2026 tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menjawab berbagai hambatan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program, terutama persoalan koordinasi dan sekat kewenangan antarsektor.
Embun Sari menjelaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap sumber-sumber agraria.
“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” terangnya.
Melalui penguatan regulasi tersebut, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat berlangsung lebih terpadu dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat. Penataan tanah dan pemberdayaan ekonomi juga diharapkan berjalan beriringan sehingga manfaat program tidak berhenti pada kepemilikan lahan, tetapi berlanjut pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya agraria.
Kementerian ATR/BPN menempatkan Reforma Agraria sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan akses terhadap tanah sekaligus memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan dan pendampingan usaha, tanah diharapkan menjadi aset produktif yang mampu menopang kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
