KLIKPARIGI.ID – Ketepatan data penerima bantuan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, hingga perlindungan jaminan sosial bagi nelayan menjadi sejumlah agenda penting yang dibahas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pembenahan sektor kelautan dan perikanan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi. Kegiatan yang dimulai pada Senin (9/11/2026) itu dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, S.Pi., M.A.P., yang membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutan tersebut, Bupati menempatkan petugas lapangan dan penyuluh perikanan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan, pendampingan, pelayanan, pengumpulan data, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Karena itu, rapat kerja tersebut diarahkan menjadi ruang evaluasi sekaligus penyamaan langkah antara petugas teknis pemerintah daerah dan penyuluh perikanan. Koordinasi yang baik diperlukan agar program sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi faktual masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu agenda utama yang ditekankan adalah pembaruan data nelayan menggunakan metode by name by address. Seluruh petugas diminta memastikan identitas, alamat, dan informasi pekerjaan nelayan tercatat secara benar. Data yang akurat dan mutakhir diperlukan agar penyaluran bantuan maupun program pemerintah tidak salah sasaran.
Pengawasan penggunaan dan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah meminta petugas melakukan pemeriksaan terhadap identitas serta status pekerjaan masyarakat yang mengajukan persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi. Langkah verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan fasilitas subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak.
Selain pendataan dan pengawasan subsidi, pemerintah daerah turut mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan. Petugas yang menangani pemungutan retribusi diminta menjalankan tugas secara transparan, tertib administrasi, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Aspek perlindungan tenaga kerja nelayan juga masuk dalam pembahasan. Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan perlu diperluas agar masyarakat memahami manfaat jaminan sosial, terutama ketika menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja maupun dampaknya terhadap keluarga.
Rapat kerja tersebut turut menyoroti perlunya pembaruan statistik perikanan tangkap. Data produksi dan aktivitas perikanan harus diperiksa secara berkala karena menjadi salah satu bahan penting dalam menyusun kebijakan, menentukan program, serta merencanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., menekankan pentingnya kerja sama antara penyuluh perikanan yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat dengan petugas teknis lapangan pemerintah daerah.
Menurut Nasir, penyuluh perikanan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. Peran mereka tidak hanya mendampingi masyarakat, tetapi juga mendukung pelaksanaan program kementerian serta membantu pemerintah memperoleh dan memvalidasi data teknis sektor perikanan.
Ia menyebutkan, jumlah masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut di Parigi Moutong cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikannya, daerah ini memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan.
Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut, kata Nasir, perlu diimbangi dengan pendataan yang tertib dan perlindungan terhadap keselamatan serta kesejahteraan mereka. Terlebih, pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko tinggi karena sangat bergantung pada kondisi alam, termasuk badai, gelombang laut, dan perubahan cuaca.
Atas dasar itu, ia menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penting untuk diperluas. Jaminan sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan ketika nelayan mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lain yang dijamin dalam program tersebut, sekaligus membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga.
Nasir juga meminta peserta rapat memanfaatkan pertemuan selama dua hari untuk memeriksa kembali data nelayan, terutama yang berkaitan dengan penerbitan barcode BBM bersubsidi. Ia mengingatkan agar kartu usaha perikanan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai kartu usaha perikanan diberikan kepada masyarakat yang hanya memiliki hobi memancing, tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai nelayan,” demikian penegasan yang disampaikan dalam arahannya.
Penertiban administrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketelitian yang sama juga diperlukan dalam memeriksa calon penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan maupun santunan, sehingga bantuan dan perlindungan dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengharapkan seluruh petugas memahami regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masukan maupun laporan dari masyarakat dan media mengenai pelayanan di lapangan diharapkan menjadi bahan evaluasi.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong terbentuknya koordinasi yang lebih erat antara penyuluh perikanan, petugas lapangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Penguatan data, pengawasan subsidi, peningkatan PAD, serta perluasan jaminan sosial diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang tertib sekaligus mendukung kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
