KLIKPARIGI.ID – Kesiapan lahan pertanian dan kepastian perencanaan ruang menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN). Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional yang telah mencapai 87,98 persen.
Perkembangan itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Ossy menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan bahwa empat provinsi yang menjadi prioritas pembangunan KSPEAN, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan, juga telah memenuhi capaian penetapan LP2B minimal 87 persen.
“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98%. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87%,” ujar Ossy.
Capaian tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam menjalankan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah sebelumnya menetapkan sasaran agar penetapan LP2B mencapai sedikitnya 87 persen pada 2029. Dengan perkembangan saat ini, target tersebut telah terpenuhi tiga tahun lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.
Selain memastikan perlindungan lahan pertanian, ATR/BPN juga menyiapkan dukungan melalui kebijakan tata ruang agar pembangunan kawasan dapat berjalan sesuai peruntukan dan rencana pengembangan wilayah.
Dari sisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tiga provinsi prioritas, yaitu Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan, saat ini masih menggunakan dokumen tata ruang yang berlaku. Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjalani proses revisi berkala untuk periode 10 tahunan.
Kementerian ATR/BPN akan mendorong percepatan revisi tersebut melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang. Langkah ini diperlukan agar arah pemanfaatan ruang di wilayah prioritas dapat segera disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan KSPEAN.
Pada tingkat perencanaan yang lebih terperinci, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan, kebutuhan RDTR di empat provinsi tersebut meliputi 32 dokumen di Sumatra Selatan, 25 dokumen di Kalimantan Tengah, 25 dokumen di Kalimantan Selatan, serta empat dokumen di Papua Selatan.
Ossy menyebut, integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu faktor pendukung kemudahan investasi. Ketersediaan dokumen tata ruang yang terintegrasi juga membantu proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi kegiatan usaha.
“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambah Wamen Ossy.
Ke depan, ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan tata ruang, terutama revisi RTRW Kalimantan Tengah. Penyelarasan kebijakan pertanahan dan tata ruang diharapkan menjadi dasar bagi pembangunan kawasan yang terencana dan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
Rapat percepatan pembangunan KSPEAN tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri para wakil menteri dan wakil kepala lembaga terkait. Dalam pertemuan itu, Hanif menyampaikan bahwa koordinasi akan dilaksanakan secara berkala guna mengawal pencapaian target swasembada sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun rencana induk atau masterplan pembangunan KSPEAN untuk empat provinsi prioritas. Salah satu rencana yang disiapkan adalah mengoptimalkan lahan rusak dan tidak produktif agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pangan, energi, dan air.
Dengan dukungan penetapan LP2B, penyelarasan RTRW, serta percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan pembangunan kawasan swasembada memiliki dasar tata ruang dan pertanahan yang memadai.
