KLIKPARIGI.ID – Pemerintah menyiapkan langkah administratif terhadap 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi berkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan evaluasi terhadap hak atas tanah perusahaan-perusahaan tersebut, dengan hasil penanganan mulai dari pencabutan seluruh bidang HGU, pencabutan sebagian, hingga tidak memberikan perpanjangan atau pembaruan hak.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa rekomendasi penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima kelompok. Pengelompokan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan, tingkat kerusakan akibat kebakaran, kelengkapan sarana dan prasarana, riwayat kejadian karhutla, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.
Kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk pencabutan seluruh HGU. Perusahaan tersebut adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pencabutan didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Pada kelompok kedua, pemerintah menetapkan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak atas tanah tersebut telah berakhir pada 2020. Keputusan untuk tidak memperpanjangnya mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta adanya kejadian kebakaran yang berulang di wilayah tersebut.
Kelompok ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang hingga kini belum memperoleh HGU. Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak mempertimbangkan pemberian hak tersebut kepada PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Selain tidak memberikan HGU, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan milik ketiga perusahaan tersebut.
Berbeda dengan kelompok sebelumnya, penanganan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, diarahkan pada pencabutan sebagian hak. Perusahaan tersebut memiliki HGU dengan luas 1.510,2639 hektare.
Pertimbangan yang mendasari rekomendasi tersebut adalah luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana. Dengan demikian, tindakan administratif yang disiapkan tidak mencakup seluruh bidang HGU perusahaan.
Sementara itu, kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang status penanganan HGU-nya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah pencabutan dilakukan sebagian atau seluruhnya.
Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini meliputi PT STP dengan bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan bidang seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kelengkapan hasil pemeriksaan sebelum pemerintah menetapkan rekomendasi akhir. Langkah tersebut diperlukan agar keputusan administratif yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nusron menegaskan, penanganan terhadap hak atas tanah perusahaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap keputusan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang memadai.
Sejumlah regulasi menjadi landasan dalam proses tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Melalui langkah evaluasi tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan tindak lanjut terhadap hak atas tanah perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan karhutla. Penetapan keputusan akhir akan mengacu pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
