KLIKPARIGI.ID – Kepastian tempat tinggal bagi 18 kepala keluarga (KK) warga Mess Pondok Karya, Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kota Palu, memasuki tahap penyelesaian melalui kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Dalam proses tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah turut memberikan dukungan, terutama terkait aspek pertanahan yang diperlukan dalam pelaksanaan relokasi.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan Kanwil BPN Sulteng dalam Rapat Penyelesaian Akhir dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama di Aula Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Pertemuan dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido. Hadir pula Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kota Palu, serta Pejabat Fungsional Madya Kanwil BPN Sulteng, Yannis Harryzon Dethan.
Penandatanganan berita acara tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan yang telah dilakukan bersama berbagai pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan warga. Kesepakatan ini sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan relokasi, termasuk penyediaan lahan pengganti dan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi keluarga penerima manfaat.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk terhadap kebijakan dan upaya yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Kesinambungan program, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah agar persoalan yang belum tuntas dapat diselesaikan demi kepentingan warga.
Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani, PT Palu Nagaya bersama PT Intim Abadi Persada akan menyediakan lahan relokasi dengan luas sekitar dua hektare. Lokasi tersebut berada di luar Jalan Dan Poso, Kelurahan Tondo, dan diperuntukkan bagi 18 KK yang masuk sebagai penerima manfaat.
Setiap keluarga akan mendapatkan satu kaveling tanah berukuran 7 x 16 meter atau seluas 112 meter persegi. Bidang tanah tersebut akan dilengkapi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai bagian dari pemenuhan kepastian hak atas tanah di lokasi baru.
Tidak hanya menyiapkan lahan, pihak perusahaan juga bertanggung jawab membangun rumah permanen tipe 36 bagi setiap warga penerima manfaat. Tanggung jawab perusahaan mencakup pula tahapan penyiapan lokasi, pengukuran bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Palu, serta penyediaan fasilitas untuk membantu pemindahan barang milik warga.
Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, pengukuran bidang tanah menjadi salah satu tahapan penting yang berkaitan dengan tugas pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Palu akan melaksanakan pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari proses penyiapan bidang tanah untuk relokasi.
Adapun pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari hingga 13 April 2027. Seluruh rangkaian penyelesaian ditargetkan memenuhi prinsip clean and clear, sehingga lokasi relokasi, bidang tanah, serta hak yang diberikan kepada masing-masing keluarga memiliki kejelasan sebelum proses pemindahan dituntaskan.
Kehadiran Kanwil BPN Sulteng dalam forum tersebut mencerminkan dukungan terhadap penyelesaian persoalan yang memiliki keterkaitan dengan aspek pertanahan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Sinergi ini diperlukan agar proses pengukuran dan penyiapan hak atas tanah dapat berjalan sesuai prosedur serta mendukung realisasi kesepakatan.
Dengan ditandatanganinya berita acara bersama, seluruh pihak diharapkan menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai jadwal dan ketentuan yang telah disepakati. Penyelesaian relokasi warga Mess Pondok Karya LIK Tondo diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal dan hak atas tanah bagi 18 KK penerima manfaat, sekaligus mengakhiri persoalan yang selama ini membutuhkan penanganan lintas sektor.
