KLIKPARIGI.ID – Upaya menjadikan tanah sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan langkah yang tidak berhenti pada pembagian maupun pemberian kepastian hak atas tanah. Ketersediaan infrastruktur pertanian, pendampingan usaha, dan dukungan lintas sektor juga menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengelola tanah secara produktif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Integrasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dilaksanakan melalui Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kaledo Kanwil BPN Sulteng itu dihadiri Kepala Kanwil BPN Sulteng, Indera Imanuddin, jajaran pejabat administrator, serta instansi terkait dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah turut mengikuti kegiatan melalui sambungan daring.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina. Dalam forum tersebut, koordinasi antarlembaga menjadi perhatian utama karena pelaksanaan Reforma Agraria memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penataan penguasaan tanah hingga pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.
Pada kesempatan itu, Kanwil BPN Sulteng memaparkan perkembangan kinerja dan capaian pelaksanaan tugas GTRA. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melihat sejauh mana program telah berjalan, mengidentifikasi persoalan yang masih perlu diselesaikan, serta menyusun langkah lanjutan agar pelaksanaan Reforma Agraria lebih terukur dan tepat sasaran.
Pembahasan kemudian diarahkan pada sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya, Tim GTRA Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan program Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dukungan tersebut juga diharapkan diwujudkan melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangan masing-masing, sebagaimana arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
Kesepakatan lainnya menyangkut penguatan redistribusi tanah melalui mekanisme pemberian hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pemanfaatan tanah bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dialokasikan tidak mudah beralih penguasaan maupun mengalami perubahan fungsi secara tidak terkendali.
Selain kebijakan tersebut, rapat juga menyoroti perlunya mempercepat identifikasi, verifikasi, dan validasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari penyelesaian penguasaan Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU).
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Lahan bekas HGU PT Tulus Sintuvu Karya (TSK) dengan luas sekitar 72 hektare tersebut diarahkan untuk didayagunakan bagi kepentingan Reforma Agraria.
Namun, pemanfaatan lahan tidak cukup hanya melalui penataan aset. Masyarakat juga membutuhkan dukungan sarana produksi dan infrastruktur agar lahan yang dikelola dapat memberikan hasil ekonomi secara berkelanjutan. Atas dasar itu, forum GTRA merekomendasikan sejumlah program penataan akses untuk mendukung masyarakat Desa Bunga.
Rekomendasi tersebut mencakup penyediaan fasilitas pengairan perkebunan melalui pembangunan penampungan air dan embung, pembangunan maupun perbaikan jalan usaha tani, serta penyediaan jalur transportasi untuk memudahkan pengangkutan hasil perkebunan.
Dari sisi peningkatan produktivitas, diperlukan peremajaan dan rehabilitasi tanaman kakao, penanganan hama serta penyakit tanaman, hingga dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan). Penguatan kelompok tani juga menjadi bagian dari rekomendasi melalui pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan secara berkala.
Rangkaian rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria membutuhkan keterpaduan antara penataan aset dan penataan akses. Kepastian penguasaan tanah perlu diikuti dengan pembukaan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, pengetahuan, dan pendampingan agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di atas tanah yang dikelolanya.
Melalui koordinasi akhir GTRA Tahun 2026 ini, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi tersebut diharapkan menjadikan Reforma Agraria bukan sekadar program penataan pertanahan, melainkan instrumen pembangunan yang mampu memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara berkelanjutan.
