KLIKPARIGI.ID – Persoalan administrasi tanah warisan kerap dianggap dapat diselesaikan kapan saja oleh keluarga setelah orang tua meninggal dunia. Padahal, membiarkan sertipikat tetap tercatat atas nama pemilik yang telah wafat dapat menimbulkan hambatan dalam pemanfaatan tanah, bahkan berpotensi memicu perselisihan di antara para ahli waris.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengurusan peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Pembaruan data kepemilikan diperlukan agar status hukum tanah sesuai dengan kondisi pemilik yang sebenarnya.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan bahwa sertipikat yang masih mencantumkan nama orang tua yang telah meninggal dunia dapat membatasi kewenangan keluarga untuk melakukan berbagai transaksi pertanahan.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Menurut Ana, persoalan dapat berkembang semakin kompleks apabila pengurusan waris tidak dilakukan sejak pemegang hak meninggal dunia. Apabila ahli waris generasi pertama juga meninggal sebelum proses peralihan hak diselesaikan, tanah tersebut dapat diwariskan kembali kepada ahli waris pengganti.
Situasi ini membuat jumlah pihak yang berkepentingan terhadap tanah bertambah. Setiap keputusan terkait pengelolaan maupun transaksi tanah berpotensi membutuhkan persetujuan dari lebih banyak ahli waris. Jika tidak terdapat kesepakatan bersama, proses penyelesaian administrasi maupun pemanfaatan tanah dapat berlangsung lebih sulit.
Selain berisiko menimbulkan persoalan keluarga, sertipikat yang belum diperbarui juga dapat menghambat kegiatan ekonomi. Tanah yang masih tercatat atas nama orang yang telah meninggal dunia dapat mengalami kendala ketika akan diperjualbelikan atau dijadikan jaminan melalui pembebanan Hak Tanggungan.
Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan administrasi pertanahan yang mengharuskan tindakan hukum atas tanah bersertipikat dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, ketika pemilik telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum tanah digunakan untuk kepentingan transaksi atau pembebanan hak.
Atas kondisi tersebut, Ana mengimbau masyarakat yang masih memiliki sertipikat tanah atau rumah atas nama orang tua yang telah meninggal agar segera mengajukan peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.
Pengurusan balik nama sertipikat warisan sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga kejelasan status kepemilikan tanah. Selain memudahkan ahli waris dalam mengelola aset keluarga, pembaruan data pertanahan juga dapat mengurangi risiko hambatan administrasi dan perselisihan hukum pada masa mendatang.
