Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
KlikSulteng

Perkuat Sinergi dengan Adat, BPN Sulteng Hadiri LIBU MBASO BMA

×

Perkuat Sinergi dengan Adat, BPN Sulteng Hadiri LIBU MBASO BMA

Sebarkan artikel ini

 KLIKPARIGI.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan unsur masyarakat adat melalui partisipasinya dalam forum LIBU MBASO atau Musyawarah Besar Badan Musyawarah Adat (BMA) tingkat provinsi, pada Kamis (15/04/2026).

Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Palu ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan lembaga adat, khususnya dalam isu pertanahan.

Dalam forum tersebut, Kanwil BPN Sulawesi Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Nurdin. Kehadiran BPN menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kerja sama sekaligus memperluas pemahaman masyarakat adat mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah.

Baca Juga:  SAH! Erwin Burase dan Abdul Sahid Pimpin Parigi Moutong 2025–2030

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial, melestarikan nilai budaya, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sejumlah tokoh adat dari berbagai wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah turut hadir, mewakili keberagaman kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini.

Melalui momentum tersebut, BPN mendorong peningkatan literasi masyarakat terkait administrasi pertanahan, termasuk pentingnya pendaftaran tanah dan pemanfaatan ruang yang sesuai aturan. Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat memiliki perlindungan hukum yang jelas terhadap hak atas tanah yang dimiliki.

Baca Juga:  Kuliah Umum di UIN Palu, Nusron Wahid Tekankan Pentingnya Sertipikasi Tanah

Nurdin menyampaikan bahwa tokoh adat memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan tanah yang tertib dan berkeadilan. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dapat menjadi kunci dalam menekan potensi konflik pertanahan di lapangan.

Selain itu, forum ini juga menjadi wadah diskusi mengenai perlindungan tanah adat serta pengakuan terhadap hak ulayat yang tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya.

Baca Juga:  Menteri ATR/BPN Tekankan Penyelesaian Berkas Pertanahan Harus Terukur dan Tepat Waktu

Partisipasi aktif Kanwil BPN Sulawesi Tengah dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *