KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Ossy menegaskan bahwa perusahaan pemegang konsesi lahan berskala besar harus ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang mereka kelola.
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ossy.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, unsur swasta, serta masyarakat.
Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penguatan koordinasi dan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi ancaman di sejumlah daerah.
Ossy yang hadir didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, mengatakan bahwa angka kebakaran hutan dan lahan secara nasional memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah tetap diminta tidak lengah.
“Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan karhutla telah menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia.
“Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam apel tersebut juga dilakukan peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BPBD, hingga petugas pemadam kebakaran.
Selain itu, para pejabat yang hadir juga meninjau berbagai peralatan penanggulangan yang telah disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
