KLIKPARIGI.ID – Penguatan tata ruang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Provinsi Bali. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Dalam forum tersebut, Wamen Ossy menegaskan bahwa arah pembangunan Bali harus berpijak pada dokumen tata ruang agar mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan investasi sehingga pengembangan wilayah dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.
Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi dokumen RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data yang dipaparkan, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah menuntaskan integrasi RDTR secara menyeluruh.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” katanya.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas tata ruang, tetapi juga mengulas berbagai strategi pembangunan Bali dari sejumlah sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan. Diskusi diikuti oleh sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN sebagai bagian dari upaya menyusun kebijakan pembangunan yang terintegrasi.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pembangunan Bali harus dirancang secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD agar setiap program saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas AHY.
Turut memberikan paparan dalam rapat tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Wamen Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
