KLIKPARIGI.ID – Penguatan koordinasi internal menjadi bagian penting dalam memastikan perubahan sistem pelayanan pertanahan dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksana. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh jajaran Sekretariat Jenderal memiliki arah kerja yang sama dalam mengawal agenda transformasi yang sedang berlangsung.
Pesan tersebut disampaikan Dalu Agung Darmawan ketika memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Forum itu menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan sekaligus memastikan setiap unit kerja bergerak sejalan dengan sasaran transformasi kementerian.
Menurut Dalu, perubahan pelayanan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan dan rancangan kerja. Setiap bagian organisasi perlu memahami tujuan yang hendak dicapai serta mengambil peran sesuai dengan tugasnya agar hasil pembenahan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita harus memiliki pemahaman dan arah yang sama. Rancangan yang sudah dibuat jangan berhenti sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan bersama sehingga perubahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan,” ujar Dalu.
Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah memperkenalkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta kepastian dalam pelayanan pertanahan. Tiga agenda transformasi yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut meliputi Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Ketiga agenda tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai unsur organisasi karena pelaksanaannya berkaitan dengan tata kerja, pelayanan, hingga koordinasi antarsatuan kerja. Sekretariat Jenderal dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai arah.
Dalu juga mengingatkan jajarannya agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi ikut memastikan kebijakan kementerian diterjemahkan secara tepat dalam pelaksanaan di lapangan.
“Seluruh jajaran harus mengambil bagian dalam memastikan program Kementerian ATR/BPN berjalan sebagaimana mestinya. Kita harus menjadi bagian yang berada di depan untuk mengawal agar kebijakan dapat diterapkan dengan benar sampai ke lapangan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan transformasi pelayanan akan berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Ketika pelayanan mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka citra pelayanan pertanahan diharapkan ikut mengalami peningkatan.
Karena itu, evaluasi kinerja tidak hanya diarahkan untuk melihat capaian administratif, tetapi juga memastikan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dapat mendukung pelaksanaan transformasi. Evaluasi tersebut mencakup perkembangan program Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, serta penerapan Organisasi Berbasis Wilayah.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Kehadiran jajaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam menjalankan agenda peningkatan kinerja serta transformasi layanan kementerian.
