KLIKPARIGI.ID – Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kerja bersama antarlembaga agar praktik kejahatan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat dicegah sejak dini. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pemberian penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan kantor wilayah BPN yang dinilai berkontribusi dalam penanganan kasus pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan dan kolaborasi aparat penegak hukum bersama jajaran pertanahan dalam menjalankan upaya pencegahan maupun penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Dalam sambutannya, Nusron menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan target operasi tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian ATR/BPN. Dukungan kepolisian dan kejaksaan menjadi unsur penting dalam memastikan penanganan perkara berjalan melalui koordinasi yang kuat.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Nusron.
Dalam kegiatan tersebut, penyematan pin atas dukungan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada sejumlah pejabat dan unsur terkait. Penerimanya meliputi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol. Henry Yulianto.
Penghargaan juga diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari 25 provinsi. Apresiasi tersebut berkaitan dengan capaian penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan.
Adapun 25 provinsi yang menerima penghargaan tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Masuknya Sulawesi Tengah dalam daftar provinsi penerima penghargaan menunjukkan bahwa wilayah tersebut turut tercakup dalam apresiasi atas capaian kolaborasi penanganan tindak pidana pertanahan. Penghargaan ini diberikan kepada unsur kepolisian, kejaksaan, dan jajaran Kanwil BPN sesuai peran masing-masing dalam pelaksanaan target operasi.
Nusron menegaskan, pemberantasan tindak pidana pertanahan tidak boleh berhenti pada pencapaian operasi yang telah dilakukan. Penguatan koordinasi perlu terus diperluas hingga tingkat daerah dan unit kerja paling bawah agar potensi pelanggaran dapat dikenali lebih awal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan dapat berjalan semakin efektif. Koordinasi yang berkesinambungan antara instansi pertanahan dan aparat penegak hukum juga diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat serta menjaga kepastian hukum di bidang pertanahan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Jaksa Agung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, serta perwakilan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga mengikuti kegiatan tersebut.
