KLIKPARIGI.ID – Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelayanan pertanahan menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Komitmen tersebut kembali diperlihatkan melalui keikutsertaan kementerian dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Keikutsertaan ini sekaligus menjadi upaya mempertahankan capaian keterbukaan informasi yang telah diraih selama lima tahun berturut-turut. Dalam periode tersebut, Kementerian ATR/BPN konsisten memperoleh predikat Informatif, yakni kategori tertinggi dalam penilaian Komisi Informasi Pusat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap konsistensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dapat terus dipertahankan melalui penilaian tahun ini.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy setelah mengikuti kegiatan.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah melewati proses verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak semua informasi dapat disampaikan secara bebas karena terdapat jenis informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku.
Menurutnya, badan publik memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan informasi apa saja yang dapat diakses masyarakat serta memberikan alasan hukum secara transparan apabila terdapat informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Ossy.
Ia juga menekankan bahwa informasi yang mudah dipahami akan membantu masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya ketika mengurus berbagai layanan pertanahan maupun tata ruang. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai persyaratan, tahapan pengurusan, serta waktu penyelesaian layanan.
Sejalan dengan penguatan keterbukaan informasi, Kementerian ATR/BPN turut mendorong peningkatan mutu pelayanan melalui sejumlah inovasi yang memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
Salah satunya adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, kementerian juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal pada tahun 2026 dengan target penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menjelaskan, penyampaian informasi layanan secara terbuka harus berjalan seiring dengan pembenahan kualitas pelayanan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan akses informasi, tetapi juga kepastian mengenai proses yang akan dijalani ketika mengurus keperluan pertanahan.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy Dermawan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Melalui pelaksanaan Uji Publik KIP 2026, Kementerian ATR/BPN berupaya menjaga konsistensi keterbukaan informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Capaian predikat Informatif yang selama ini diraih diharapkan dapat dipertahankan melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
