KLIKPARIGI.ID – Penguatan sistem administrasi pertanahan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sistem pendaftaran dan pengelolaan data pertanahan kini menjadi bahan pertukaran pengetahuan dengan Pemerintah Timor-Leste.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, dengan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman mengenai tata kelola pertanahan sekaligus menjajaki peluang kerja sama, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan administrasi pertanahan.
Ossy Dermawan menyambut positif kunjungan delegasi Timor-Leste. Ia menilai perbedaan sistem dan regulasi bukan menjadi penghalang untuk membangun hubungan kerja sama, selama kedua pihak memiliki komitmen untuk saling belajar dan bertukar pengalaman.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam diskusi tersebut, Ossy memaparkan tugas dan kewenangan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang. Salah satu aspek yang dijelaskan adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menerangkan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi bagian penting dalam membangun administrasi pertanahan yang tertib sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat.
Menurut Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem tersebut dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya. Karena itu, Kementerian ATR/BPN membuka ruang bagi kelanjutan komunikasi dan pertukaran praktik baik di berbagai bidang.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Selain membahas kebijakan dan kelembagaan, delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada aspek teknis penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pembahasan di antaranya mekanisme penyertipikatan tanah, pendataan sertipikat, serta pengelolaan dokumen pertanahan yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997. Ia juga memaparkan sejumlah jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Penjelasan teknis tersebut memberikan gambaran kepada delegasi mengenai proses administrasi dan pengelolaan berbagai jenis hak atas tanah dalam sistem pertanahan Indonesia.
Sementara itu, Paulo Remedios yang hadir bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia menilai pemaparan yang diberikan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi negaranya.
Meskipun Indonesia dan Timor-Leste memiliki sistem serta kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia di bidang administrasi pertanahan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan tata kelola pertanahan di Timor-Leste.
Paulo juga berharap komunikasi dan koordinasi antarkedua negara dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut membuka peluang untuk mengembangkan hubungan kerja sama lebih jauh, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Ke depan, komunikasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang saling memberikan manfaat bagi Indonesia dan Timor-Leste.
