KLIKPARIGI.ID – Pencegahan tindak pidana pertanahan dinilai perlu diperkuat sejak tingkat desa agar potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar. Karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan agar koordinasi pencegahan kejahatan pertanahan dilaksanakan secara berjenjang hingga kabupaten/kota.
Usulan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan dua rekomendasi, yakni memperluas pelaksanaan Rakor sampai ke tingkat desa serta menjadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu agenda utama pembahasan.
“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Nusron.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan dari tahap awal. Kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan pertanahan dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai riwayat tanah, kondisi wilayah, hingga persoalan yang pernah terjadi di masyarakat.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.
Atas dasar itu, Nusron meminta jajaran Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi pertemuan pencegahan dengan melibatkan kepala desa, petugas penerbit surat keterangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, perangkat desa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai administrasi pertanahan dan aspek hukum yang berkaitan dengan penerbitan dokumen tanah.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada Kapolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Nusron.
Selain memperkuat pengawasan di tingkat desa, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyoroti perlunya memperluas cakupan penanganan kejahatan pertanahan. Selama ini, persoalan pertanahan tidak cukup dilihat dari aspek kepemilikan maupun penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan pemanfaatan tanah atau land use.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin maupun ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut antara lain terjadi akibat perubahan fungsi lahan sawah secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Nusron mengingatkan bahwa praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan dapat mengancam ketersediaan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Jika tidak ditangani secara serius, Indonesia berisiko semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.
“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kedua rekomendasi tersebut, Nusron meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memperkuat komunikasi dan kerja bersama dengan jajaran Kepolisian RI serta Kejaksaan RI. Menurutnya, koordinasi tidak boleh hanya berlangsung pada tingkat provinsi atau pusat, tetapi perlu ditingkatkan hingga jajaran paling bawah agar pencegahan dapat dilakukan lebih awal.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Rakor tersebut secara resmi dibuka melalui prosesi pemukulan gong oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pada kesempatan yang sama, Nusron juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
