KLIKPARIGI.ID – Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan terus menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam agenda pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa seluruh aparatur harus membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian.
Arahan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama pejabat dan pegawai Kanwil BPN Provinsi NTT, Selasa (4/8/2026). Menurut Menteri Nusron, setiap aparatur memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik sehingga seluruh proses pelayanan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.
“Kita adalah pelayan publik. Karena itu, setiap kebijakan dan pelayanan harus dilihat dari sudut pandang masyarakat, bukan dari kenyamanan petugas. Ukuran keberhasilan kita adalah kepastian pelayanan dan kepuasan masyarakat,” tegas Nusron Wahid.
Ia menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pemerintah tidak hanya dinilai dari terselesaikannya suatu pekerjaan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat selama memperoleh layanan. Oleh sebab itu, seluruh jajaran diminta memberikan pelayanan yang profesional, ramah, serta mampu memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan.
“Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari pelayanan yang kita berikan. Jika mereka memperoleh layanan yang cepat, jelas, dan nyaman, berarti kita telah menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi organisasi, Menteri ATR/Kepala BPN juga menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur pelayanan. Menurutnya, regulasi yang disusun harus mudah dipahami sekaligus dapat diterapkan secara efektif di lapangan sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sejumlah inovasi, di antaranya Pengukuran Terjadwal dan percepatan layanan Peralihan Hak atau balik nama sertipikat. Kedua program tersebut dirancang untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan sekaligus meningkatkan transparansi proses administrasi pertanahan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan perkembangan implementasi program transformasi pelayanan di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa sistem Pengukuran Terjadwal telah mulai diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan akan diperluas secara bertahap ke sejumlah kantor pertanahan lainnya di NTT.
“Pengukuran Terjadwal telah berjalan di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan bulan ini akan mulai diterapkan di tujuh kantor pertanahan lainnya. Sementara itu, layanan Peralihan Hak juga telah dijadikan proyek percontohan di Kota Kupang,” jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.
Implementasi program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian layanan pertanahan sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengurus berbagai kebutuhan administrasi pertanahan.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan pembinaan tersebut antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
Melalui penguatan budaya pelayanan dan implementasi berbagai inovasi, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh jajaran di Nusa Tenggara Timur mampu menghadirkan layanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai fokus utama pelayanan publik.
