KLIKPARIGI.ID – Upaya pemerintah menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional menunjukkan perkembangan positif. Hingga 10 November 2026, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh Indonesia mencapai 87,98 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS), melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai perkembangan penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Nusron menjelaskan, persentase tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Nusron.
Keberhasilan mencapai target tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan dan penyelarasan data lahan pertanian. Berdasarkan perkembangan yang dilaporkan, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menuntaskan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya masih menyelesaikan berita acara kesepakatan di tingkat daerah.
Meski angka nasional telah melampaui sasaran, pemerintah masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah. Terdapat tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum mencapai ambang minimal 87 persen, yakni Riau sebesar 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Nusron mengungkapkan bahwa kondisi geografis dan karakteristik penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian di ketiga provinsi tersebut. Di Riau, misalnya, kawasan lahannya didominasi perkebunan sehingga ruang untuk memenuhi target LP2B memiliki keterbatasan.
Adapun di Banten, meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah menunjukkan capaian mendekati 95 persen, angka agregat tingkat provinsi masih berada di bawah target nasional.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelasnya.
Untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81, pemerintah daerah diberikan ruang untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus perubahan lima tahunan.
Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B ke dalam dokumen tata ruang daerah. Dengan demikian, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan memiliki landasan tata ruang yang lebih kuat untuk mencegah perubahan fungsi yang tidak sesuai ketentuan.
Nusron menegaskan, langkah berikutnya adalah memastikan seluruh penetapan LP2B yang telah dituangkan dalam keputusan kepala daerah segera diintegrasikan ke dalam revisi RTRW masing-masing wilayah.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, M. Zulkifli Hasan, menerima laporan perkembangan penetapan LP2B sekaligus menyepakati capaian akhir nasional sebesar 87,98 persen.
Ia menyatakan bahwa pemerintah juga menyepakati perlunya penyelarasan data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) agar keduanya terintegrasi dalam satu peta.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Penyatuan data tersebut diharapkan dapat memperkuat keselarasan informasi mengenai kawasan pertanian yang harus dipertahankan, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan menjaga ketersediaan lahan pangan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pertemuan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
Dengan capaian yang telah melampaui target nasional, pemerintah kini diarahkan untuk memperkuat integrasi LP2B ke dalam dokumen tata ruang serta menyelaraskan datanya dengan LSD. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberadaan lahan sawah agar tetap mendukung produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.
