KLIKPARIGI.ID – Kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung program peningkatan kualitas hunian masyarakat. Melalui kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebanyak 15 warga penerima manfaat Program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 memperoleh sertipikat tanah.
Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, pada Sabtu (07/11/2026). Kegiatan berlangsung di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor, Jawa Barat, dengan dihadiri Menteri PKP, Maruarar Sirait, serta Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Usai penyerahan, Andi Tenri Abeng bersama Menteri PKP menyempatkan diri berdialog dengan para penerima sertipikat dan masyarakat yang hadir. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya legalitas tanah serta perkembangan layanan pertanahan yang dapat dimanfaatkan warga.
Dalam kesempatan itu, Andi juga mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah dalam bentuk analog agar segera melakukan alih media ke sertipikat elektronik. Peralihan tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian dokumen pertanahan dengan sistem layanan digital.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.
Ia turut menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus keperluan pertanahan pada hari kerja dapat memanfaatkan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Melalui program ini, sejumlah Kantor Pertanahan tetap membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.
Khusus bagi warga Kota Bogor, layanan akhir pekan tersebut tetap tersedia melalui Kantor Pertanahan setempat. Dengan demikian, masyarakat yang bekerja dari Senin hingga Jumat memiliki kesempatan untuk mengurus kebutuhan administrasi pertanahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan ATR/BPN dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Menurutnya, keterlibatan langsung jajaran kementerian di lapangan diperlukan agar kebijakan dan pelayanan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, bantuan perbaikan rumah akan semakin memberikan manfaat apabila disertai kejelasan status hukum tanah yang ditempati penerima program. Karena itu, dukungan penyertipikatan tanah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Bedah Rumah BSPS.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.
Penyerahan 15 sertipikat tersebut merupakan bentuk kolaborasi dua kementerian dalam mendukung pelaksanaan Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Dalam kerja sama ini, Kementerian PKP menjalankan program perbaikan rumah bagi masyarakat, sedangkan Kementerian ATR/BPN memberikan fasilitasi penyertipikatan tanah secara gratis bagi penerima manfaat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, beserta jajaran. Kehadiran pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi agar program bantuan perumahan dan pelayanan legalitas tanah dapat berjalan saling mendukung.
