KLIKPARIGI.ID – Penguatan konektivitas data antarinstansi mulai dilakukan Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih cepat serta terkoordinasi. Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sejumlah perangkat daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
Penandatanganan berlangsung di Kantor BPN Parigi Moutong dan menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan 9 Program Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dan pertukaran data secara lebih terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat.
Kerja sama dilakukan melalui dua PKS yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong dengan Kantor Pertanahan setempat.
Untuk kerja sama pertama, Plt. Kepala Dinas Kominfo Parigi Moutong, Hairudin, S.Sos., M.I.Kom., menandatangani dokumen PKS bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Anang Romdloni R, A.Ptnh., M.H.
Sementara PKS kedua ditandatangani Kepala Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, S.E., M.M., bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Anang Romdloni R, A.Ptnh., M.H.
Keterlibatan Kominfo dalam kerja sama tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap infrastruktur dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam proses pertukaran data. Sementara Bapenda memiliki kepentingan dalam pemanfaatan informasi pertanahan untuk mendukung pengelolaan potensi penerimaan daerah.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Parigi Moutong, Hairudin, mengatakan perkembangan pelayanan pemerintahan saat ini membutuhkan dukungan data yang dapat diakses dan dikelola secara terintegrasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tetapi juga memastikan sistem antarlembaga dapat saling terhubung.
“Transformasi pelayanan membutuhkan dukungan data dan teknologi yang terintegrasi. Kominfo siap mendukung dari sisi infrastruktur informasi agar proses pertukaran data dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada masyarakat,” ujar Hairudin.
Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan dapat membantu perangkat daerah bekerja dengan basis data yang lebih tertata. Dengan sistem yang saling terhubung, kebutuhan informasi dapat diproses secara lebih efektif sehingga pelayanan tidak harus selalu bergantung pada proses administrasi yang panjang.
Dari sisi pendapatan daerah, Kepala Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, menyampaikan bahwa data pertanahan memiliki keterkaitan penting dengan pengelolaan potensi penerimaan daerah. Ketersediaan data yang lebih akurat dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan serta pengelolaan potensi pajak secara lebih terarah.
“Kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola potensi pendapatan daerah. Dengan dukungan data pertanahan yang lebih akurat, pengelolaan pajak dapat dilakukan secara lebih tertib dan optimal sehingga penerimaan yang diperoleh nantinya kembali mendukung pembiayaan pembangunan,” kata Mohammad Yasir.
Ia menambahkan, pemanfaatan data secara terintegrasi juga dapat membantu mengurangi potensi ketidaksesuaian informasi yang selama ini dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan administrasi. Karena itu, sinergi antara Bapenda, Kominfo dan Kantor Pertanahan dinilai penting untuk membangun sistem kerja yang lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Anang Romdloni R, mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera menindaklanjuti pelaksanaan 9 Program Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang melalui kerja sama antarlembaga.
Menurut Anang, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Integrasi data dan koordinasi yang lebih baik juga dapat membantu menciptakan proses pelayanan yang lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif. Dengan data dan sistem yang semakin terintegrasi, kita berharap proses pelayanan dapat lebih cepat, potensi persoalan pertanahan dapat ditekan, serta masyarakat memperoleh kepastian dan kenyamanan dalam mengurus kebutuhan pertanahan,” jelas Anang.
Selain mendukung percepatan pelayanan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dalam pengelolaan data. Pertukaran informasi yang dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama dapat menjadi dasar bagi masing-masing instansi dalam menjalankan kewenangannya secara lebih terukur.
Bagi masyarakat, integrasi tersebut diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk pelayanan yang lebih sederhana, informasi yang lebih jelas dan proses administrasi yang semakin terkoordinasi. Di sisi pemerintah, ketersediaan data yang lebih baik dapat menjadi pendukung dalam perencanaan pembangunan maupun pengelolaan potensi daerah.
Penandatanganan PKS ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong. Implementasi kerja sama selanjutnya akan membutuhkan koordinasi teknis antarpihak agar sistem, data dan mekanisme pertukaran informasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Parigi Moutong bersama BPN berupaya membangun pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin modern, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berbasis data.
