Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Nasional

Pembangunan Zona Integritas, ATR/BPN Fokus Benahi Kualitas Pelayanan Publik

×

Pembangunan Zona Integritas, ATR/BPN Fokus Benahi Kualitas Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong. FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Praktik percaloan, pungutan liar, dan pengabaian keluhan masyarakat menjadi tiga persoalan yang harus dicegah dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta menjadikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman utama dalam menjalankan setiap tugas.

Penegasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, ketika memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Di hadapan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua Barat, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan maupun tindakan aparatur harus memiliki dasar hukum dan mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan.

Wahyu mengatakan, pemahaman terhadap regulasi perlu menjadi kebiasaan sebelum pegawai melaksanakan pekerjaan. Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan menjalankan prosedur secara benar, aparatur dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugas.

Baca Juga:  Percepat Swasembada Pangan, Pemerintah Terbitkan Kebijakan Integrasi LP2B ke RTRW

“Setiap akan bekerja atau mengambil tindakan, pastikan terlebih dahulu dasar hukum yang menjadi acuannya. Setelah itu, pahami proses bisnis dan SOP yang harus dijalankan. Jika seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan, kita dapat menghindari berbagai persoalan dalam menjalankan tugas,” ujar Wahyu.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, pemenuhan indikator evaluasi, ataupun pencapaian predikat tertentu. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ada sejumlah prinsip yang harus dijaga oleh setiap satuan kerja. Pertama, masyarakat harus memperoleh akses pelayanan secara langsung tanpa bergantung pada calo atau perantara yang tidak semestinya. Informasi mengenai persyaratan, alur pengurusan, dan prosedur layanan juga harus disampaikan secara terbuka agar mudah dipahami pemohon.

Kedua, seluruh proses pelayanan wajib mengikuti ketentuan biaya resmi. Aparatur tidak dibenarkan meminta pembayaran di luar tarif yang telah ditetapkan, termasuk menerima pemberian atau gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan.

Baca Juga:  Transparansi dan Kepastian Layanan Jadi Fokus ATR/BPN dalam Uji Publik KIP 2026

“Tidak boleh ada calo dalam pelayanan. Masyarakat harus bisa mengakses layanan pertanahan secara langsung dengan prosedur yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, tidak boleh ada pungutan liar. Semua biaya harus sesuai ketentuan, tanpa tambahan pembayaran di luar aturan maupun gratifikasi,” tegasnya.

Selain akses layanan dan transparansi biaya, penanganan pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam penguatan integritas. Wahyu meminta seluruh satuan kerja memastikan saluran pengaduan tersedia dan dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat.

Setiap laporan yang masuk, lanjutnya, harus dipantau proses penyelesaiannya. Aparatur tidak boleh membiarkan keluhan masyarakat berhenti tanpa kejelasan tindak lanjut. Pengaduan tersebut juga perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan pelayanan dan menentukan langkah perbaikan.

“Jangan sampai ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Saluran pengaduan harus mudah dijangkau melalui berbagai sarana, kemudian setiap laporan perlu dipantau sampai benar-benar selesai. Masyarakat yang menyampaikan keluhan harus mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjutnya,” pesan Wahyu.

Baca Juga:  Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Wakaf dan Bantuan Pembangunan Masjid di Aceh Tamiang

Penguatan integritas tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pembinaan, tetapi diterapkan secara konsisten dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas dapat menghasilkan perubahan nyata, mulai dari kedisiplinan aparatur, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, hingga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Kegiatan pembinaan tersebut dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Sejumlah pejabat turut memberikan pengarahan, yakni Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko.

Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Melalui kegiatan ini, penguatan integritas aparatur sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *