Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Nasional

Sertipikat Hilang atau Rusak, Masyarakat Bisa Ajukan Penggantian ke Kantah

×

Sertipikat Hilang atau Rusak, Masyarakat Bisa Ajukan Penggantian ke Kantah

Sebarkan artikel ini
FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Kehilangan sertipikat tanah bukan berarti pemilik kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya. Masyarakat tetap dapat memperoleh dokumen pengganti dengan mengajukan permohonan melalui Kantor Pertanahan (Kantah), sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menjelaskan bahwa penerbitan sertipikat pengganti karena hilang memiliki tahapan khusus yang wajib diperhatikan pemohon.

Salah satu prosedur tersebut adalah pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang mendapat kewenangan sesuai ketentuan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Asnaedi menerangkan, pengambilan sumpah diperlukan untuk memastikan bahwa keterangan mengenai kehilangan sertipikat disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca Juga:  Menteri Nusron Soroti Pentingnya Landasan Ilmu dan Etika dalam Kepemimpinan Publik

“Melalui pengambilan sumpah, pemohon menyatakan bahwa informasi kehilangan sertipikat yang disampaikan benar adanya. Prosedur ini juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen serta melindungi kepentingan pemegang hak maupun pihak lain,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia mengungkapkan, ketentuan tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi permohonan yang tidak didasarkan pada keadaan sebenarnya. Sebagai contoh, seseorang melaporkan sertipikatnya hilang, sementara dokumen tersebut ternyata masih dikuasai pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu.

Untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, proses penerbitan sertipikat pengganti juga disertai pengumuman kepada masyarakat. Melalui pengumuman itu, pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap tanah bersangkutan diberikan kesempatan mengajukan keberatan.

Baca Juga:  Pendaftaran Tanah Ulayat Perkuat Kepastian Hukum Tanpa Menghapus Hak Adat

Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan yang diajukan dinilai memiliki dasar yang kuat, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk tidak menerbitkan sertipikat pengganti.

Asnaedi menegaskan, dokumen sertipikat yang hilang secara fisik tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah. Penerbitan dokumen pengganti merupakan upaya menghadirkan kembali tanda bukti hak yang sah dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah dan memperhatikan kepentingan pihak lain.

Tidak hanya karena kehilangan, sertipikat pengganti juga dapat diurus apabila dokumen mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kerusakan tersebut dapat disebabkan berbagai hal, seperti serangan rayap, kebakaran, maupun bencana banjir. Persyaratan pengurusannya disesuaikan dengan kondisi sertipikat yang dimiliki pemohon.

Baca Juga:  Kantah Jombang Tetap Beri Layanan di Tengah Libur Nyepi dan Lebaran

Sementara itu, bagi masyarakat yang menggunakan Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data hak atas tanah ikut hilang. Informasi sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya melalui mekanisme layanan yang berlaku.

Karena itu, Asnaedi mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengurusan dokumen pengganti apabila sertipikat tanah mengalami kehilangan atau kerusakan. Pemilik hak dapat mendatangi Kantah untuk memperoleh informasi persyaratan sekaligus mengikuti prosedur penerbitan sesuai ketentuan.

“Kami mengajak masyarakat untuk mengurus sendiri kebutuhan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan. Layanan resmi ATR/BPN telah disiapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian administrasi sekaligus perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki,” pungkas Asnaedi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *