KLIKPARIGI.ID – Penanganan fasilitas pendukung di kawasan perumahan membutuhkan kepastian status aset dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi. Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), telah menyelesaikan penyusunan regulasi mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW/PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara, menjelaskan bahwa selama fasilitas di kawasan perumahan belum diserahkan secara resmi oleh pengembang kepada pemerintah daerah, pemerintah belum memiliki dasar untuk melakukan penanganan maupun memberikan bantuan perbaikan.
“Pemerintah daerah tidak bisa langsung melakukan intervensi terhadap fasilitas perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang. Penyerahan tersebut menjadi bagian penting agar pemerintah memiliki dasar dalam menangani fasilitas yang nantinya menjadi tanggung jawab daerah,” ujar Sudiara saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (27/10/2026).
Ia mengatakan, fasilitas PSU yang dimaksud mencakup berbagai kebutuhan dasar lingkungan perumahan, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, dan sarana umum lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan.
Menurut Sudiara, regulasi PSU diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab pengembang sejak pembangunan kawasan perumahan hingga proses penyerahan fasilitas kepada pemerintah daerah. Aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam mengatur penyediaan, pemeliharaan, serta pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan perumahan.
Ia mengungkapkan, dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang PSU saat ini telah selesai disusun. Tahapan yang tersisa adalah proses penomoran sebelum regulasi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Penyusunan dokumennya sudah selesai dan sekarang tinggal menunggu proses penomoran. Setelah seluruh tahapan regulasi rampung, pemerintah daerah akan melanjutkan dengan sosialisasi kepada para pengembang,” jelasnya.
Sosialisasi tersebut direncanakan menyasar pengembang yang telah membangun kawasan perumahan maupun yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan para pengembang memahami ketentuan mengenai penyediaan dan penyerahan PSU.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata pengelolaan fasilitas perumahan. Di sisi lain, para pengembang juga memperoleh kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga proses penyerahan fasilitas kepada pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan.












