Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Parigi Moutong

Irwan: Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Mengabaikan Hak Pegawai PPPK

×

Irwan: Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Mengabaikan Hak Pegawai PPPK

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi foto pelantikan PPPK di Kabupaten Parigi Moutong. FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi tidak mengubah komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), untuk memenuhi hak pegawai pemerintah. Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan tetap menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperhitungkan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan, menegaskan bahwa penyesuaian belanja daerah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan hak pegawai.

Menurutnya, efisiensi anggaran memang mengharuskan pemerintah daerah menata kembali sejumlah kebutuhan dan pelaksanaan program. Namun, pengurangan belanja tidak boleh mengabaikan kewajiban pembayaran gaji PPPK yang harus masuk dalam perencanaan keuangan daerah.

Baca Juga:  Bappelitbangda Libatkan Banyak OPD Kawal Program Makan Bergizi Gratis

“Sekalipun ada sejumlah penyesuaian dan efisiensi untuk anggaran 2027, pembayaran gaji PPPK tetap harus diperhitungkan. Jangan sampai hak pegawai tidak terpenuhi karena kebutuhan tersebut memang harus kita siapkan,” ujar Irwan, Senin (16/11/2026).

Ia menyebutkan, perhatian terhadap keberlanjutan pembayaran gaji PPPK juga menjadi arahan Bupati Parimo. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pegawai dengan status PPPK tetap menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Irwan menambahkan, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Karena itu, alokasi untuk gaji PPPK perlu menjadi pertimbangan sejak tahap penyusunan anggaran.

Baca Juga:  KPU Parigi Moutong Tetapkan Amrullah-Ibrahim Sebagai Peserta Pilkada 2024

“PPPK merupakan bagian dari unsur yang mendukung pelaksanaan pemerintahan. Sesuai arahan Bupati, kebutuhan mereka tidak boleh diabaikan karena keberadaannya juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pencapaian target pemerintah daerah,” jelasnya.

Terkait perkembangan penyusunan anggaran 2027, Irwan mengatakan tahapan perencanaan yang menjadi tanggung jawab Bappelitbangda Parimo telah diselesaikan. Proses selanjutnya telah memasuki pembahasan penganggaran yang ditangani Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Pada tahapan tersebut, kebutuhan belanja daerah akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta prioritas yang telah ditetapkan. Pembayaran gaji PPPK menjadi salah satu komponen yang tetap diperhatikan agar dapat terakomodasi dalam anggaran tahun mendatang.

Baca Juga:  Buka Konsultasi Publik KLHS Perubahan RTRW, Wabup Tekankan Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan

Di sisi lain, Bappelitbangda Parimo juga mulai menyiapkan tahapan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2028. Proses tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Desember 2026, setelah tahapan perencanaan anggaran 2027 diselesaikan.

Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara pemenuhan kewajiban belanja pegawai, pelaksanaan program prioritas, dan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *