KLIKPARIGI.ID – Pemanfaatan kembali tanah yang telah dikuasai negara menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya agraria. Melalui program pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengalokasikan ribuan hektare tanah untuk mendukung Reforma Agraria dan sejumlah kepentingan strategis lainnya.
Selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, ATR/BPN telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan TCUN dengan total luas mencapai 19.064,58 hektare.
Dari keseluruhan lahan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen diperuntukkan bagi Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare dialokasikan untuk Bank Tanah dan 135,96 hektare lainnya ditetapkan sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, menyampaikan bahwa capaian tersebut perlu dilihat dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan luas tanah yang telah ditetapkan peruntukannya.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Ia menjelaskan, TCUN merupakan tanah yang berasal dari hasil penertiban tanah telantar dan telah berada dalam penguasaan negara untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya. Dengan mekanisme tersebut, tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal dapat diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Namun, sebelum suatu bidang tanah ditetapkan sebagai objek pendayagunaan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan aspek yuridisnya. Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan kejelasan status tanah serta menghindari persoalan hukum, termasuk potensi sengketa, sebelum lahan ditetapkan untuk pemanfaatan tertentu.
Setelah penetapan dilakukan, pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam proses pendayagunaan TCUN. Direktorat Jenderal PPTR melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai keputusan dan peruntukan yang ditetapkan.
Rangkaian kegiatan mulai dari inventarisasi, verifikasi, penetapan peruntukan, hingga pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan tanah negara. Dengan pengelolaan yang terarah, tanah diharapkan dapat menjadi aset produktif dan memberikan nilai manfaat yang lebih luas.
Alokasi terbesar TCUN untuk Reforma Agraria juga membuka peluang bagi masyarakat memperoleh manfaat dari penataan akses terhadap tanah. Program tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, terutama bagi kelompok ekonomi lemah yang membutuhkan akses terhadap sumber daya agraria.
Dwi Budi Martono menegaskan bahwa pendayagunaan TCUN diarahkan untuk membangun tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan tanah yang telah dikuasai negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan.
