KLIKPARIGI.ID – Sebanyak 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Lapor Mas Wapres telah ditindaklanjuti. Sementara itu, 15 laporan lainnya masih dalam proses penanganan.
Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung di Jakarta, Rabu (04/11/2026). Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat tindak lanjut pengaduan telah mencapai sekitar 94,67 persen sejak saluran pengaduan tersebut dibuka.
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67%,” ujar Uunk setelah mengikuti rapat koordinasi.
Ia menjelaskan, penanganan setiap laporan dilakukan berdasarkan jenis persoalan yang disampaikan masyarakat. Pengaduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pertanahan relatif dapat segera dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan agar memperoleh respons dan tindak lanjut.
Namun, laporan yang menyangkut sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan membutuhkan tahapan penanganan lebih lanjut. Prosesnya mencakup penelitian terhadap permasalahan serta komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek sengketa.
Salah satu mekanisme yang ditempuh ATR/BPN untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut adalah melalui mediasi dengan mempertemukan para pihak yang berselisih. Apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui jalur peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terhadap laporan yang belum selesai, ATR/BPN akan melanjutkan koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP). Upaya tersebut dilakukan agar pengaduan yang masih tertunda dapat terus dipantau dan memperoleh tindak lanjut.
Dalam kesempatan itu, Uunk juga menyampaikan bahwa pengelolaan laporan masih menghadapi kendala teknis karena akses ke situs pengaduan sedang mengalami pemeliharaan sistem.
Di luar mekanisme Lapor Mas Wapres, ATR/BPN turut mengembangkan saluran komunikasi langsung melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN. Program yang mulai berjalan pada 1 Oktober 2026 tersebut memanfaatkan fitur siaran langsung atau Live di akun TikTok ATR/BPN sebagai ruang konsultasi interaktif bagi masyarakat.
Layanan MasNya tersedia setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan persoalan, serta memperoleh informasi seputar layanan dan administrasi pertanahan.
Uunk mengatakan, pertanyaan yang masuk melalui siaran langsung tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk warga negara Indonesia yang telah lama menetap di luar negeri tetapi masih memiliki aset tanah di Indonesia.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta diikuti perwakilan kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan itu, Uunk Din Parunggi turut didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Melalui evaluasi penanganan pengaduan dan pengembangan kanal konsultasi, ATR/BPN berupaya memperluas akses masyarakat untuk menyampaikan persoalan pertanahan sekaligus memperoleh informasi mengenai proses penyelesaiannya.
