KLIKPARIGI.ID – Mewujudkan kota yang nyaman dihuni pada 2045 tidak cukup hanya dengan membangun gedung dan memperluas kawasan perkotaan. Penataan ruang, keterhubungan transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat perlu dirancang secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia mengajak pemerintah, akademisi, arsitek, pelaku usaha, dan masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mendukung terwujudnya Visi Kota 2045.
Menurut Ossy, kota masa depan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan, kemudahan mobilitas penduduk, keterbukaan akses bagi masyarakat, serta kemampuan menghadapi tantangan lingkungan. Pembangunan perkotaan juga harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, bukan hanya oleh kelompok masyarakat tertentu.
“Seperti Visi Kota 2045, berharap Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan bisa menjadi compact and connected city dengan sistem transportasi yang baik, lalu juga inclusive city, serta resilient and sustainable city. Tentunya ini semua membutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, termasuk para arsitek yang ada di sini,” ujar Wamen Ossy.
Ia menilai, cita-cita membangun kota yang terhubung, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan membutuhkan pembagian peran yang jelas di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyiapkan kebijakan dan regulasi, sementara kalangan profesional serta akademisi dapat memberikan kontribusi melalui keahlian, penelitian, dan inovasi dalam perencanaan ruang.
Dalam konteks tersebut, Kementerian ATR/BPN memiliki peran melalui aspek pertanahan dan tata ruang, termasuk memberikan kepastian hukum atas tanah serta mendukung pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Kepastian tersebut menjadi salah satu unsur penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib dan selaras dengan rencana tata ruang.
“Kami pun di Kementerian ATR/BPN siap berkolaborasi dari sisi legalitas tanahnya. Ruang terbuka hijau juga sangat penting, mungkin kita bisa melakukan kolaborasi di area tersebut,” tuturnya.
Pernyataan itu sekaligus menyoroti pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan. Ruang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari lanskap kota, tetapi juga mendukung kualitas lingkungan dan menyediakan area publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pengembangan kawasan perkotaan karena itu perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kebutuhan ruang publik. Perencanaan yang baik diharapkan mampu menghubungkan kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, fasilitas umum, dan sarana transportasi tanpa mengabaikan kebutuhan lingkungan.
Ossy juga menekankan pentingnya kontribusi berbagai profesi dalam mewujudkan kota yang lebih baik. Akademisi dapat memberikan masukan berdasarkan kajian ilmiah, sedangkan arsitek dan pelaku usaha dapat menghadirkan gagasan desain serta inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, partisipasi warga dibutuhkan untuk menjaga dan memanfaatkan ruang publik secara bertanggung jawab.
Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena keberhasilan pembangunan kota tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau rancangan para ahli. Penggunaan ruang yang sesuai peruntukan, kepedulian terhadap lingkungan, serta partisipasi dalam proses pembangunan turut memengaruhi kualitas kawasan perkotaan dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menyinggung kontribusi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam mendukung program pemerintah di bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah. Para arsitek diketahui telah mengambil bagian dalam kegiatan bedah rumah di berbagai daerah sebagai bentuk keterlibatan profesi dalam membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa keahlian arsitektur dapat memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan kondisi tempat tinggal. Selain mendukung penyediaan hunian yang lebih layak, partisipasi profesional juga dapat memperkuat kualitas pembangunan melalui pendekatan yang memperhatikan fungsi, keamanan, dan kebutuhan penghuninya.
Jakarta Architecture Festival 2026 turut menghadirkan sejumlah narasumber dari bidang pemerintahan, perencanaan kota, dan akademisi. Mereka antara lain Ketua Sub-Kelompok Perencanaan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sapta Satria Putra; praktisi perencana dan perancang kota, Yu Sing; serta Ketua Research Course on Housing and Policy (RECEHPOL) Universitas Indonesia, Joko Adianto.
Festival yang mengusung tema “Ambang Naung” tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas tantangan pembangunan perkotaan dan berbagai pendekatan dalam merancang lingkungan yang lebih baik. Pertemuan para pemangku kepentingan ini juga membuka ruang pertukaran gagasan mengenai hubungan antara desain arsitektur, kebijakan tata ruang, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui forum tersebut, kolaborasi lintas disiplin diharapkan dapat semakin diperkuat sehingga perencanaan kota tidak berjalan secara terpisah antara satu sektor dan sektor lainnya. Keselarasan kebijakan pertanahan, tata ruang, transportasi, perumahan, dan penyediaan ruang publik menjadi bagian penting untuk membangun kawasan yang lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat.
Menuju 2045, pembangunan perkotaan diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, dan kelestarian alam. Dengan dukungan pemerintah, arsitek, akademisi, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat, visi kota yang terhubung, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap.
