KLIKPARIGI.ID – Pemerintah kembali menaruh perhatian besar terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun dan berdampak luas pada lingkungan serta kehidupan masyarakat. Dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Palembang, Rabu (06/05/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengingatkan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk lebih proaktif dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.
Ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016, yang mengatur tanggung jawab pengelolaan lahan oleh pemegang hak.
Dalam aturan tersebut, pemegang HGU diwajibkan menjaga kondisi lahan agar tetap produktif dan aman, termasuk mencegah kerusakan lingkungan, menyediakan sarana pengendalian kebakaran, serta memastikan ketersediaan sumber air sebagai langkah antisipasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan pengawasan terhadap wilayah HGU yang rawan karhutla. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan memadukan data lahan dengan titik panas atau hotspot yang terdeteksi.
Wamen ATR/BPN menegaskan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat dibenarkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan berujung pada sanksi sesuai aturan yang berlaku, mulai dari peringatan hingga tindakan administratif lainnya berdasarkan hasil evaluasi lintas instansi.
Apel kesiapsiagaan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan diawali dengan pengecekan kesiapan personel Satgas Karhutla dan dilanjutkan dengan simulasi pemadaman api menggunakan berbagai peralatan oleh petugas di lapangan.”
