KLIKPARIGI.ID – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor BPKP Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (6/5/2026).
Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto.
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong menilai kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel di daerah.
“Kami berharap sinergi ini mampu menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Erwin Burase.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, memperkuat pelayanan publik, dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sejak dini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, wilayah Parigi Moutong yang cukup luas dengan 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan memerlukan pengelolaan pemerintahan yang kuat dan terukur.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas di tengah era keterbukaan informasi saat ini. “Sekarang pengawasan publik sangat terbuka. Kesalahan kecil saja bisa cepat tersebar di media sosial, sehingga pemerintah harus memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Agus memperkenalkan pendekatan pendampingan yang lebih humanis kepada pemerintah daerah. “Kami lebih memilih menggunakan istilah ‘pengawalan’ daripada ‘pengawasan’, karena tujuan kami adalah memastikan tata kelola berjalan baik dan Inspektorat benar-benar menjadi mitra strategis kepala daerah,” jelasnya.
BPKP Sulawesi Tengah juga membuka ruang konsultasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, terutama terkait pengelolaan risiko dan tata kelola keuangan daerah.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
Kegiatan tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas PUPRP, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Kerja Sama, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.
