KLIKPARIGI.ID – Penguatan kepastian hukum atas tanah membutuhkan koordinasi berbagai pihak, terutama ketika persoalan pertanahan berkaitan dengan aspek administrasi maupun ketentuan hukum. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah itu diisi dengan silaturahmi dan pembahasan sejumlah isu pertanahan yang berkembang di daerah. Kepala Kanwil BPN Sulteng, Indera Imanuddin, bersama jajaran menerima kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng beserta rombongan.
Selain mempererat hubungan antarlembaga, kunjungan tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan menyamakan pemahaman mengenai persoalan pertanahan yang membutuhkan perhatian bersama. Kedua instansi juga bertukar pandangan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
Kanwil BPN memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, meliputi pelayanan dan administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, penataan serta pemberdayaan tanah, hingga penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Sementara itu, Kanwil Kemenkum menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan pembinaan hukum, termasuk fasilitasi serta koordinasi urusan hukum di wilayah.
Keterkaitan tugas tersebut dinilai membuka ruang kolaborasi, khususnya dalam memperkuat pemahaman hukum terhadap persoalan pertanahan. Sinergi kedua lembaga juga berpotensi mendukung peningkatan kesadaran masyarakat mengenai regulasi, hak, dan kewajiban dalam penguasaan maupun pemanfaatan tanah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah peluang kerja sama untuk mengantisipasi munculnya sengketa dan konflik pertanahan. Langkah pencegahan dapat diperkuat melalui edukasi hukum, penyuluhan mengenai aturan pertanahan, serta koordinasi antarlembaga agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
Di sisi lain, apabila persoalan telah terjadi, koordinasi kedua instansi diharapkan dapat membantu proses penanganannya melalui fasilitasi komunikasi, mediasi, maupun langkah hukum lain sesuai tugas dan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil BPN Sulteng, Indera Imanuddin, menyambut positif pertemuan tersebut. Ia memandang komunikasi dan kerja sama lintas instansi sebagai unsur penting untuk membangun penanganan persoalan pertanahan yang menyeluruh, dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, hubungan kelembagaan yang terjalin perlu diarahkan pada langkah kolaboratif yang memberikan manfaat nyata, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan yang memerlukan dukungan dari sisi hukum.
Melalui pertemuan ini, Kanwil BPN dan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah diharapkan dapat mengembangkan komunikasi yang lebih intensif dan menindaklanjutinya dalam bentuk kerja sama berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan sengketa pertanahan, sekaligus mendorong perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.












