KLIKPARIGI.ID – Intensitas bencana alam yang melanda Kabupaten Parigi Moutong dalam beberapa waktu terakhir mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengambil langkah proaktif dengan membangun koordinasi langsung bersama pemerintah pusat. Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta, DPRD mengupayakan percepatan dukungan penanganan darurat sekaligus penguatan sistem mitigasi kebencanaan di daerah.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026) itu menjadi forum strategis bagi DPRD untuk menyampaikan berbagai kebutuhan Kabupaten Parigi Moutong pascabencana. Selain membahas penanganan kedaruratan, rombongan juga mengusulkan penguatan program rehabilitasi, rekonstruksi, peningkatan kapasitas aparatur kebencanaan, hingga pembangunan infrastruktur mitigasi yang dinilai mendesak.
Rombongan DPRD dipimpin Sutoyo, S.Sos., bersama anggota Mohamad Irfain, S.H., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, S.H., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, S.H., dan Hi. Sami. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos.
Dalam dialog tersebut, DPRD memaparkan kondisi Kabupaten Parigi Moutong yang sepanjang Juni 2026 menghadapi serangkaian bencana, mulai dari gempa bumi tektonik hingga banjir yang dipicu tingginya curah hujan. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, ruas jalan, lahan pertanian, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar proses penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana,” ujar Sutoyo.
Dalam kesempatan itu, DPRD mengajukan sejumlah usulan yang mencakup empat bidang utama penanggulangan bencana. Pada aspek kebijakan dan pendanaan, DPRD meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP), prosedur pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), hingga peluang memperoleh program insentif bagi daerah yang mampu meningkatkan indeks ketahanan bencana.
Di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan, DPRD mengusulkan pembaruan peta risiko bencana yang lebih detail, pembangunan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) pada kawasan rawan banjir bandang, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana), serta peningkatan kapasitas aparatur BPBD melalui pelatihan dan sertifikasi teknis.
Sementara itu, pada sektor penanganan kedaruratan dan logistik, DPRD menyoroti pentingnya percepatan distribusi bantuan ketika akses menuju lokasi bencana terputus. Selain itu, diusulkan pula penambahan peralatan evakuasi berupa perahu karet, kendaraan operasional kebencanaan, hingga pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Adapun pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, DPRD meminta percepatan tindak lanjut terhadap usulan pembangunan tanggul pengendali banjir, normalisasi sungai, pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan, serta program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang terdampak.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, menyatakan apresiasinya terhadap langkah DPRD Parigi Moutong yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Koordinasi seperti ini sangat penting agar kebutuhan daerah dapat dipetakan secara tepat. BNPB akan terus memberikan pendampingan sesuai kewenangan, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi,” ungkap Johan.
Ia menjelaskan, BNPB berkomitmen memperkuat sinkronisasi dengan pemerintah daerah, mulai dari penetapan status tanggap darurat, percepatan distribusi bantuan logistik, dukungan peralatan evakuasi, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai mekanisme yang berlaku.
Sutoyo berharap hasil koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebutuhan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Parigi Moutong memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami ingin hasil pertemuan ini tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi benar-benar menghasilkan dukungan nyata bagi masyarakat. Penguatan mitigasi, percepatan penanganan darurat, hingga rehabilitasi harus berjalan beriringan agar daerah kita semakin tangguh menghadapi bencana,”tegasnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan penanggulangan bencana, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun sistem kebencanaan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat.
