KLIKPARIGI.ID – DPRD Kabupaten Parigi Moutong mulai membahas arah perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,69 triliun.
Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PKS sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Muhammad Basuki, membacakan laporan Banggar terkait hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (4/9/2026).
Pembahasan KUPA dan PPAS tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong 2026, khususnya terkait arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, pendapatan, belanja, hingga pembiayaan.
Dalam rapat tersebut, Basuki menyampaikan penjelasan pemerintah daerah mengenai kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2026.
KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 menjadi landasan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.
Arah kebijakan ekonomi daerah juga mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan nasional serta kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan tetap menggali serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
Berdasarkan gambaran KUPA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,69 triliun.
Proyeksi tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp243,29 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,45 triliun.
Selain itu, terdapat proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp1,17 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026.
Di sisi lain, rencana belanja daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,73 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp1,48 triliun, belanja modal sekitar Rp51,3 miliar, belanja tidak terduga sekitar Rp9,67 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp183,52 miliar.
Komposisi belanja tersebut menjadi bagian yang dibahas DPRD bersama pemerintah daerah untuk memastikan pengalokasian anggaran dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sekitar Rp41 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp38,7 miliar.
Pembiayaan daerah tersebut menjadi salah satu komponen dalam struktur Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026.
Laporan Banggar DPRD Parigi Moutong disampaikan berdasarkan hasil pembahasan terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang mencakup arah kebijakan anggaran serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Melalui pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan sekaligus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026.
