Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Nasional

Cegah Percaloan dan Penyalahgunaan Wewenang, Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas Aparatur

×

Cegah Percaloan dan Penyalahgunaan Wewenang, Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas Aparatur

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026. FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Penguatan integritas aparatur dan pengawasan internal menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga tata kelola urusan pertanahan. Inspektorat Jenderal ATR/BPN mendorong perubahan pola pengawasan agar tidak hanya memeriksa kesalahan setelah terjadi, tetapi juga mampu mendeteksi risiko dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Penegasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Wahyu, pengawasan internal harus memiliki peran strategis dalam memastikan setiap unit kerja menjalankan tugas sesuai aturan. Karena itu, langkah pengawasan perlu diarahkan pada pemetaan potensi risiko, pencegahan pelanggaran, serta pemberian rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan secara nyata.

Baca Juga:  HGU Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan Dievaluasi, ATR/BPN Siapkan Pembatalan Hak

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengawasan yang mengutamakan pencegahan merupakan salah satu upaya membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengenali potensi persoalan lebih awal, setiap jajaran di lingkungan ATR/BPN diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan tugas sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain mendorong pembenahan sistem pengawasan, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan unit kerja Kementerian ATR/BPN agar menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tanggung jawab. Profesionalisme aparatur, menurutnya, harus tercermin dari kepatuhan terhadap aturan dan penolakan terhadap segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat.

Baca Juga:  Sekjen ATR/BPN: RUU Administrasi Pertanahan Jadi Fondasi Tata Kelola Tanah Nasional

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegas Wahyu.

Ia berharap pengawasan preventif yang berjalan seiring dengan komitmen integritas seluruh pegawai dapat membentuk lingkungan kerja yang lebih tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.

Dalam pesannya kepada jajaran ATR/BPN, Wahyu turut menekankan bahwa keberhasilan institusi tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu, melainkan oleh kerja sama seluruh unsur dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:  ATR/BPN Tekankan Pentingnya Memahami Layanan Administrasi Pertanahan

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *