Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Nasional

132 Kabupaten/Kota Berikan Keringanan BPHTB, Percepat Pendaftaran 129 Juta Bidang Tanah

×

132 Kabupaten/Kota Berikan Keringanan BPHTB, Percepat Pendaftaran 129 Juta Bidang Tanah

Sebarkan artikel ini
FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Kemudahan biaya dalam proses pendaftaran tanah menjadi salah satu faktor pendukung percepatan sertipikasi tanah di Indonesia. Hingga 2026, tercatat sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, seiring adanya dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembebasan maupun pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menyebut kebijakan tersebut membantu meringankan beban masyarakat, khususnya ketika mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.

Baca Juga:  Dampingi Presiden di Panen Raya TNI, Nusron Wahid Soroti Pentingnya Legalitas Lahan Pertanian

Dukungan itu telah diberikan oleh 132 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Menurut Uunk, keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan pertanahan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan terhadap pungutan tersebut. Kedua kebijakan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya yang harus dipenuhi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

Baca Juga:  Rakor ILASPP, Menteri Nusron Dorong Percepatan RDTR Berbasis Peta Detail

BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayaran pajak tersebut dilakukan melalui organisasi perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran resmi yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Uunk menjelaskan, kebijakan keringanan BPHTB mencerminkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. Selain membantu dari sisi pembiayaan, dukungan tersebut diharapkan mendorong semakin banyak bidang tanah yang didaftarkan sehingga pemiliknya memperoleh kepastian hukum atas hak yang dimiliki.

Baca Juga:  Kanwil BPN Sulteng Gelar Monev Kinerja, Dorong Peningkatan Layanan Pertanahan

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah mengambil langkah untuk memberikan pembebasan maupun pengurangan BPHTB. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *