Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 970x250
Nasional

ATR/BPN Perkuat Tata Kelola Kebandarudaraan Melalui Sinkronisasi Tata Ruang dan Integrasi Data Spasial

×

ATR/BPN Perkuat Tata Kelola Kebandarudaraan Melalui Sinkronisasi Tata Ruang dan Integrasi Data Spasial

Sebarkan artikel ini
FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui kebijakan pertanahan dan penataan ruang. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/06/2026).

Dalam forum tersebut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa sektor kebandarudaraan membutuhkan dukungan tata ruang yang terintegrasi agar pembangunan dan pengelolaannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi investor maupun masyarakat.

Baca Juga:  Menteri ATR/BPN Serahkan Persetujuan RTRW Sulawesi Utara 2025–2044, Tekankan Sinkronisasi Daerah

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung penguatan tata kelola kebandarudaraan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan,” ujar Wamen Ossy.

Ia menambahkan, pembangunan sektor kebandarudaraan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi dan integrasi lintas sektor, terutama dalam pemanfaatan data spasial. Menurutnya, konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

Baca Juga:  Momentum HUT ke-61, Lemhannas RI Resmi Miliki Kepastian Hukum Aset

“Integrasi data spasial, data pertanahan, informasi geospasial, data tata ruang, hingga data perizinan daerah akan memperkuat sistem pengambilan keputusan dan mendukung pembangunan kawasan kebandarudaraan yang lebih efektif,” jelasnya.

Wamen Ossy juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan perkembangan kawasan sekitar bandara tetap sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Parigi Moutong Dukung Penyelesaian Konflik Agraria di Poso

“Pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, industri kreatif, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *