KLIKPARIGI.ID – Kesiapan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, hingga fasilitas perkantoran menjadi sejumlah aspek yang mulai dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan tersebut agar lembaga yang baru disahkan pada 1 Oktober 2026 itu dapat menjalankan aktivitasnya pada 2027.
Langkah persiapan tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Kementerian ATR/BPN dan perwakilan BRAN di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan dipimpin Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dengan agenda utama membahas dukungan kelembagaan serta kebutuhan dasar yang harus tersedia sebelum BRAN mulai beroperasi.
Dalu menjelaskan, persiapan perlu dilakukan sejak tahun ini agar pelaksanaan tugas BRAN pada tahun mendatang tidak terkendala oleh kebutuhan organisasi yang belum terpenuhi. Sejumlah aspek yang menjadi pembahasan meliputi ketersediaan personel, anggaran, infrastruktur, serta perlengkapan kantor.
“Persiapan BRAN sudah mulai kita lakukan tahun ini agar pada 2027 lembaga tersebut dapat menjalankan aktivitasnya. Karena itu, berbagai kebutuhan mendasar perlu dibahas sejak sekarang, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, sampai infrastruktur dan fasilitas perkantoran,” ujar Dalu.
Sebagai bentuk dukungan awal, Kementerian ATR/BPN menyiapkan penugasan sejumlah personel untuk membantu proses pembentukan dan persiapan operasional BRAN. Keterlibatan personel tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tenaga kerja, tetapi juga mencakup dukungan pada aspek kelembagaan dan substansi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
Dukungan itu diharapkan dapat membantu BRAN membangun kesiapan organisasi secara bertahap, termasuk dalam menata kebutuhan internal sebelum menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Selain menyiapkan dukungan dari internal kementerian, pemenuhan kebutuhan BRAN juga akan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kerja sama lintas instansi diperlukan agar kebutuhan organisasi dapat dipetakan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Sementara itu, kebutuhan infrastruktur dan perlengkapan kantor akan ditindaklanjuti melalui koordinasi sumber daya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan fasilitas pendukung sehingga aktivitas kelembagaan BRAN dapat berjalan sesuai rencana.
Dalu menegaskan bahwa proses persiapan tersebut membutuhkan pembagian peran dan dukungan yang saling melengkapi antara Kementerian ATR/BPN, BRAN, serta instansi pemerintah lainnya.
“Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” tutupnya.
Melalui koordinasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap tahapan persiapan kelembagaan BRAN dapat berjalan secara terarah. Pemenuhan kebutuhan organisasi sejak dini menjadi salah satu langkah penting agar lembaga tersebut memiliki dukungan sumber daya dan fasilitas yang memadai ketika mulai menjalankan aktivitasnya pada 2027.












