KLIKPARIGI.ID – Penguatan kebijakan pemerintahan membutuhkan landasan hukum yang kuat, pertimbangan hak asasi manusia, serta koordinasi antarinstansi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Masukan tersebut akan menjadi bahan kajian internal Kementerian ATR/BPN, terutama dalam mendukung penyempurnaan tata kelola pemerintahan di sektor pertanahan dan tata ruang. Rekomendasi yang diterima dinilai memiliki relevansi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih terarah, sekaligus mempertimbangkan aspek hukum dan HAM dalam proses pelaksanaannya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan dokumen rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Menteri ATR/BPN beserta jajaran untuk dipelajari lebih lanjut dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah kementerian ke depan.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi di Jakarta.
Adapun dua substansi yang menjadi perhatian dalam rekomendasi tersebut yakni Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua rekomendasi itu merupakan bagian dari upaya mendorong kebijakan pemerintah agar disusun dengan memperhatikan keselarasan regulasi, prinsip perlindungan hak masyarakat, serta aspek legalitas yang memadai. Bagi Kementerian ATR/BPN, masukan tersebut menjadi salah satu perspektif dalam memperkuat penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang.
Ossy juga mengapresiasi langkah Kemenko Kumham Imipas dalam memberikan masukan kebijakan kepada kementerian dan lembaga pemerintah. Menurutnya, perspektif hukum dan hak asasi manusia perlu menjadi bagian penting dalam setiap proses penyusunan maupun implementasi kebijakan publik.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tutur Wamen Ossy.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah menyusun sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Penyaluran masukan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan pemerintah melalui pendekatan yang terintegrasi, berdasarkan persoalan aktual, data pendukung, serta solusi yang dapat diterapkan.
Penyerahan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan mengacu pada identifikasi permasalahan, penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta alternatif penyelesaian yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti secara bersama.
Yusril menekankan, keberhasilan sebuah rekomendasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh proses penyusunan dokumen, tetapi juga sejauh mana masukan tersebut mampu membantu instansi pemerintah memperbaiki keputusan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril Ihza Mahendra.












