KLIKPARIGI.ID – Penertiban hak atas tanah perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki tahap pengelompokan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi di lapangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan lima klaster penanganan terhadap 11 perusahaan yang dinilai perlu dievaluasi status Hak Guna Usaha (HGU)-nya.
Pengelompokan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh hak, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah yang masa HGU-nya telah berakhir, hingga penghentian penerbitan HGU bagi perusahaan yang belum mengantongi hak tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penetapan klaster dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya luas wilayah yang terbakar, frekuensi kejadian kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak, serta status perizinan dan penguasaan tanah.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pada klaster pertama, pemerintah merekomendasikan pembatalan seluruh HGU milik tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang dengan luasan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain kebakaran yang meluas hingga lebih dari separuh areal, kejadian berulang, tidak memadainya fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Berbeda dengan klaster pertama, penanganan pada klaster kedua menyasar PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan dengan luas areal sekitar 2.300 hektare itu diketahui memiliki HGU yang telah berakhir sejak 2020. Dengan berakhirnya masa hak tersebut, tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, tiga perusahaan lainnya masuk dalam klaster ketiga, yakni PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Ketiganya telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah juga merekomendasikan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan yang dimiliki perusahaan bersangkutan.
Nusron menyebut, keputusan tersebut turut mempertimbangkan kondisi operasional perusahaan dan kesiapan mereka dalam mencegah kebakaran.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Nusron.
Adapun klaster keempat mencakup satu perusahaan, yaitu PT SAE yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dengan luas areal sekitar 1.510 hektare, perusahaan ini direkomendasikan untuk menjalani pembatalan sebagian HGU karena luasan lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.
Untuk klaster kelima, pemerintah masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Hasil pemeriksaan fisik dan pengukuran lapangan akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan cakupan tindakan terhadap hak atas tanah ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah masih mengkaji apakah pembatalan akan diberlakukan terhadap seluruh areal HGU atau hanya sebagian.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
Melalui pembagian lima klaster tersebut, ATR/BPN menyiapkan langkah penanganan yang disesuaikan dengan kondisi dan status hukum masing-masing perusahaan. Proses evaluasi selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan keputusan administratif terkait HGU maupun rekomendasi peninjauan izin usaha perkebunan.
