KLIKPARIGI.ID – Keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mempertahankan sejumlah program yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) memastikan program bantuan seragam sekolah gratis serta dukungan tabung LPG 3 kilogram tetap mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan keberlanjutan program tersebut menjadi bagian yang terus dikawal dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026).
Menurut Ikbal, kondisi fiskal daerah saat ini memang membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih cermat. Kebijakan efisiensi yang diterapkan secara nasional turut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah sehingga diperlukan strategi agar program prioritas tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi sasaran utama yang ingin dicapai.
Ia menjelaskan, program seragam sekolah gratis dan bantuan tabung LPG 3 kilogram merupakan bagian dari prioritas yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, penyesuaian anggaran tidak serta-merta berarti penghentian program.
“Program yang sudah menjadi prioritas daerah tetap kita kawal. Kalau kondisi fiskal mengharuskan adanya penyesuaian volume, maka yang kita perbaiki adalah pengaturan penerimanya sehingga bantuan yang tersedia benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Ikbal.
Ia menilai, ketepatan sasaran menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan program di tengah keterbatasan anggaran. Dengan jumlah bantuan yang kemungkinan mengalami penyesuaian, pemerintah perlu memperkuat proses pendataan dan verifikasi calon penerima.
“Jangan sampai jumlah bantuannya berkurang, tetapi penerimanya tidak berubah. Karena itu, seleksi dan validasi data menjadi penting agar manfaat program tetap terasa meskipun kemampuan anggaran daerah terbatas,” jelasnya.
Bappelitbangda, lanjut Ikbal, memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan. Setiap program prioritas yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, kemudian dikawal hingga memperoleh dukungan anggaran.
Untuk program seragam sekolah gratis, proses pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan. Sementara program bantuan tabung LPG 3 kilogram menjadi bagian dari pelaksanaan pada sektor perdagangan dan perindustrian.
“Peran Bappelitbangda adalah memastikan program prioritas tetap masuk dalam RKPD, kemudian ada kesinambungan dengan proses penganggaran melalui APBD dan pelaksanaannya di perangkat daerah masing-masing,” katanya.
Menurutnya, kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangat penting agar program yang telah disepakati tidak mengalami perubahan arah ketika memasuki tahap pelaksanaan. Pengawalan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, koordinasi lintas perangkat daerah juga terus diperkuat. Hal tersebut diperlukan karena masing-masing program memiliki perangkat daerah pelaksana dengan tugas dan kewenangan yang berbeda.
Ikbal menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan APBD, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan.
“Yang kita dorong adalah bagaimana anggaran yang tersedia digunakan seefektif mungkin. Dengan perencanaan yang lebih selektif dan sasaran yang lebih tepat, program prioritas tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya akan terus mengawal keberadaan program tersebut dalam perencanaan pembangunan untuk sisa tahun anggaran 2026 maupun penyusunan agenda pembangunan 2027. Langkah itu dilakukan agar kebijakan prioritas kepala daerah tetap memiliki kesinambungan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di lapangan.
