KLIKPARIGI.ID – Upaya memperkuat daya saing komoditas perkebunan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun kolaborasi antara petani, dunia usaha, lembaga perbankan, dan pemerintah melalui Forum Kemitraan Hilirisasi Kelapa Dalam Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) di Kantor Dinas TPHP, Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kamis (30/7/2026).
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat rantai usaha kelapa dalam, mulai dari peningkatan produktivitas di tingkat kebun hingga perluasan akses pasar dan pembiayaan. Pemerintah daerah menilai hilirisasi menjadi strategi penting agar komoditas kelapa tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani.
Kepala Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan sektor perkebunan, khususnya kelapa dalam, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Hilirisasi bukan hanya berbicara mengenai pengolahan hasil perkebunan, tetapi bagaimana kita membangun ekosistem usaha yang mampu meningkatkan pendapatan petani. Karena itu, seluruh pihak harus terlibat, mulai dari petani, perbankan, pelaku usaha, hingga pemerintah,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, pengembangan hilirisasi perkebunan juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Menurutnya, setelah penguatan sektor pangan terus berjalan, perhatian pemerintah kini diarahkan pada peningkatan nilai ekonomi komoditas perkebunan melalui program hilirisasi yang terintegrasi.
“Kabupaten Parigi Moutong memiliki dua komoditas perkebunan strategis, yaitu kakao dan kelapa dalam. Potensi ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat,” jelas Dadan.
Data Dinas TPHP menunjukkan luas areal kelapa dalam di Kabupaten Parigi Moutong mencapai sekitar 29.399 hektare. Namun, dari luasan tersebut masih terdapat sekitar 1.567 hektare tanaman yang telah tua, rusak, maupun tidak lagi produktif sehingga memerlukan peremajaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan dukungan melalui program peremajaan kelapa dalam seluas 500 hektare pada tahun 2026.
Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap pertama seluas 300 hektare telah direalisasikan di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Parigi Tengah, Parigi Utara, Parigi Barat, Tomini, dan Bolano Lambunu.
Sementara tahap kedua seluas 200 hektare saat ini masih dalam proses verifikasi calon penerima serta pengujian kualitas bibit sebelum disalurkan kepada petani yang memenuhi persyaratan.
Dadan meminta seluruh penyuluh pertanian, UPTD, serta pengurus kelompok tani aktif melakukan pendataan kondisi tanaman di lapangan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan.
“Kami berharap data yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi riil. Ketepatan data sangat menentukan keberhasilan program peremajaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani,” katanya.
Selain mengganti tanaman yang sudah tidak produktif, pemerintah daerah juga mendorong penerapan pola tanam terpadu atau tumpang sisip.
Melalui sistem tersebut, lahan di antara tanaman kelapa dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan komoditas lain seperti kakao, jagung, maupun kedelai sehingga petani memperoleh sumber pendapatan tambahan tanpa harus membuka lahan baru.
“Konsep ini memberi peluang bagi petani memperoleh dua sumber pendapatan dalam satu hamparan lahan. Produktivitas meningkat, pendapatan juga bertambah,” ungkapnya.
Forum kemitraan tersebut turut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran berbeda dalam mendukung pengembangan komoditas kelapa.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama perusahaan off-taker didorong menjadi mitra pemasaran yang mampu menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih stabil.
Sementara sektor perbankan membuka akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu petani memperoleh modal usaha dengan skema yang lebih mudah.
Keterlibatan jajaran Kepolisian juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas pertanian di daerah.
Tidak hanya itu, sektor peternakan juga dilibatkan melalui konsep pertanian terpadu, yakni memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman kelapa, sedangkan limbah hasil pengolahan kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Menurut Dadan, sinergi antarsektor tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem usaha perkebunan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Melalui penerapan sistem pertanian modern atau Advancing Agricultural System, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan peningkatan produktivitas kelapa dalam yang saat ini rata-rata sekitar 1,3 ton per hektare menjadi 3 hingga 4 ton per hektare dalam beberapa tahun mendatang.
Target tersebut diyakini dapat dicapai melalui penggunaan bibit unggul, penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, penguatan kelembagaan petani, serta terbentuknya kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
“Seluruh program yang dijalankan, mulai dari peremajaan tanaman, penguatan akses pembiayaan, hingga pembangunan kemitraan pemasaran, bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan petani. Inilah yang menjadi semangat pembangunan pertanian di Kabupaten Parigi Moutong sesuai visi daerah, yaitu Sejahtera Bersama,” tutup Dadan.
