KLIKPARIGI.ID – Pemerintah terus memperkuat upaya percepatan pembangunan sektor energi nasional melalui kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan dengan ketahanan energi, terutama dalam aspek pertanahan dan pengaturan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan melalui berbagai layanan pertanahan guna menunjang percepatan pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron Wahid.
Ia menjelaskan bahwa secara nasional terdapat potensi lahan yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur ketahanan energi. Luas lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 849 ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara itu, untuk wilayah Pulau Jawa, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan diperkirakan berada pada kisaran 50 ribu hingga 60 ribu hektare. Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan proses pemetaan dan identifikasi untuk memastikan lokasi-lokasi yang dapat digunakan secara optimal.
“Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambahnya.
Selain menyiapkan lahan, dukungan dari Kementerian ATR/BPN juga mencakup aspek perizinan tata ruang. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memfasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi dasar dalam proses perizinan lanjutan bagi berbagai proyek pembangunan.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Nusron juga mengusulkan agar pengembangan sektor energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional. Dengan demikian, proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
“Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Dalam rapat tingkat menteri tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” kata Bahlil Lahadalia.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.
