KLIKPARIGI.ID – Upaya peningkatan transparansi serta penguatan ekonomi daerah terus didorong melalui kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Sinergi tersebut diwujudkan lewat sejumlah inisiatif strategis yang berfokus pada pembenahan layanan di sektor pertanahan dan tata ruang.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa kolaborasi ini diyakini mampu memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah, transparansi tata kelola, serta percepatan penyelesaian legalitas aset.
“Program kolaboratif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta mempercepat proses sertifikasi aset pemerintah,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar di Wisma Negara Sulawesi Utara, Selasa (12/05/2026).
Berbagai langkah yang dijalankan dalam kerja sama tersebut mencakup integrasi data pertanahan dengan sistem perpajakan daerah, penguatan layanan melalui Mal Pelayanan Publik, hingga percepatan program pendaftaran tanah. Selain itu, fokus juga diarahkan pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik.
Tak hanya itu, pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial turut menjadi bagian dari strategi, termasuk penguatan kawasan pertanian berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah. Upaya lain meliputi optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria, pengembangan Zona Nilai Tanah, serta konsolidasi lahan guna menunjang pembangunan.
Menurut Andi Tenri Abeng, antusiasme pemerintah daerah di wilayah Sulawesi terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai, dukungan kepala daerah menjadi kunci utama agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Komitmen pimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Dengan dukungan tersebut, kami optimistis program ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, menyambut positif kolaborasi lintas lembaga tersebut. Ia menilai forum yang digelar bukan sekadar ajang koordinasi, melainkan langkah nyata dalam menjawab berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi daerah.
“Ini sudah menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah, dan hari ini kami mulai mendapatkan solusi,” ungkapnya.
Ia berharap, berbagai persoalan terkait aset daerah, khususnya yang belum bersertifikat, dapat segera diselesaikan. Selain itu, potensi konflik pertanahan di masa mendatang juga diharapkan dapat ditekan. Untuk itu, ia mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan berkoordinasi bersama Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan setempat.
