KLIKPARIGI.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah turut ambil bagian dalam Rapat Pimpinan Akhir Kuartal I Tahun 2026 yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara virtual, Kamis (16/4/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat administrator sebagai bentuk kesiapan dalam memperkuat kualitas pelayanan pertanahan.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan di seluruh daerah. Menurutnya, setiap kantor wilayah dan kantor pertanahan harus mampu memastikan seluruh permohonan masyarakat dapat diproses tepat waktu.
“Penyelesaian berkas harus menjadi perhatian utama. Kita ingin pelayanan pertanahan berjalan lebih cepat, lebih tertib, dan tidak ada lagi penumpukan yang menghambat masyarakat,” ujar Nusron.
Ia mengapresiasi adanya penurunan jumlah tunggakan berkas di berbagai daerah. Namun demikian, Nusron meminta seluruh jajaran tetap menjaga ritme kerja agar target pengurangan berkas dapat terus tercapai secara bertahap.
“Perkembangannya sudah cukup baik, tetapi jangan sampai lengah. Kita harus terus bergerak supaya target zero berkas bisa diwujudkan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Nusron juga meminta setiap satuan kerja segera menyiapkan langkah-langkah percepatan, termasuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan pengawasan terhadap proses penyelesaian layanan.
“Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan diselesaikan. Jangan sampai ada berkas yang berlarut-larut tanpa kepastian,” katanya.
Selain mendorong percepatan penyelesaian layanan, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan agar penumpukan berkas tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia menilai pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan sistem kerja, dan penyempurnaan standar operasional prosedur menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
“Ke depan kita harus membangun sistem yang lebih baik agar pelayanan tetap berjalan efektif meskipun jumlah permohonan terus meningkat,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang turut memaparkan perkembangan penyelesaian berkas secara nasional yang menunjukkan tren positif. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, seperti persoalan sengketa tanah, batas wilayah, hingga kelengkapan dokumen masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rapat pimpinan ini, Kanwil BPN Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan agar semakin cepat, transparan, dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
