Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Nasional

Kebakaran Kantah Karawang, ATR/BPN Fokus Amankan Dokumen dan Hak Masyarakat

×

Kebakaran Kantah Karawang, ATR/BPN Fokus Amankan Dokumen dan Hak Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mendatangi lokasi kebakaran. FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Penanganan dampak kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi perhatian langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mendatangi lokasi pada Kamis (15/10/2026) dini hari untuk memantau situasi serta memastikan proses penanganan berjalan dengan baik.

Peristiwa kebakaran tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 23.10 WIB pada Rabu (14/10/2026). Berdasarkan informasi awal, api berasal dari lantai dua gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Hingga peninjauan dilakukan, petugas masih menangani kejadian tersebut, sementara penyebab kebakaran belum dipastikan dan akan ditelusuri lebih lanjut melalui olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh kepolisian.

Dalam kunjungannya, Ossy menegaskan bahwa keselamatan pegawai dan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam seluruh proses penanganan. Setelah aspek keselamatan, langkah berikutnya adalah mengamankan aset serta dokumen pertanahan yang masih memungkinkan untuk diselamatkan.

Baca Juga:  GTRA Sulawesi Tengah Perkuat Sinergi Kawal Redistribusi Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Pertama-tama, kami sangat prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Saya datang langsung malam ini untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Prioritas pertama kami adalah keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat, kemudian pengamanan aset serta dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan,” ujar Ossy saat meninjau lokasi.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kejadian tersebut. Pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, kepolisian, unsur TNI melalui Kodim, serta masyarakat dinilai turut berperan dalam membantu proses pemadaman dan penanganan di lokasi.

Menurut Ossy, kerja sama antarlembaga diperlukan untuk mendukung penanganan kebakaran sekaligus memastikan langkah lanjutan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwenang. Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait guna memperoleh kejelasan mengenai penyebab peristiwa tersebut.

Baca Juga:  ATR/BPN Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan Tata Ruang Melalui Kolaborasi dengan KPK

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemda, Damkar, Polres dan Kodim serta pihak terkait lainnya dan masyarakat dalam membantu proses penanganan pemadaman. Kami tentu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kebakaran ini,” tutur Ossy.

Selain penanganan kondisi fisik gedung dan pengamanan dokumen, keberlangsungan pelayanan pertanahan bagi masyarakat juga menjadi perhatian kementerian. ATR/BPN menyatakan akan mengupayakan pemulihan layanan di Kabupaten Karawang secepat mungkin, dengan tetap memperhatikan kondisi lokasi dan hasil penanganan pascakebakaran.

Baca Juga:  Kolaborasi ATR/BPN dan Pemprov DKI Benahi Persoalan Pertanahan Jakarta

Kementerian ATR/BPN akan melanjutkan koordinasi bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti dampak kejadian, mengamankan dokumen yang terdampak, dan menyiapkan langkah agar kebutuhan layanan pertanahan masyarakat tetap dapat ditangani.

Di tengah proses penanganan, masyarakat diminta tetap tenang dan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN. Perkembangan mengenai penanganan kebakaran maupun pengaturan pelayanan pertanahan di Karawang akan diinformasikan setelah terdapat keterangan yang telah terkonfirmasi.

Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat atas tanah tetap menjadi perhatian dalam proses pemulihan. Langkah penanganan dan koordinasi lanjutan diharapkan dapat membantu mengembalikan pelayanan pertanahan secara bertahap setelah kondisi memungkinkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *