KLIKPARIGI.ID – Perbedaan pilihan dan kepentingan politik diharapkan tidak menjadi penghalang bagi seluruh elemen politik untuk bekerja sama membangun Kabupaten Parigi Moutong. Bupati H. Erwin Burase menekankan pentingnya menjaga komunikasi, mempererat hubungan antarpihak, serta menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Erwin Burase saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Parigi Moutong masa bakti 2026–2031, Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Zahra Premier Guest House, Jalur II, Desa Bambalemo, itu dirangkaikan dengan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab).
Dalam kesempatan tersebut, Erwin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC PKB yang telah dikukuhkan. Ia berharap kepercayaan yang diberikan melalui amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung integritas, serta memperkuat peran partai dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Erwin juga mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan keluarga besar PKB. Ia menilai hubungan baik yang telah terjalin perlu terus dipelihara, meskipun setiap partai memiliki pandangan, strategi, dan kepentingan politik yang berbeda.
Menurutnya, kompetisi dalam politik merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijalani secara dewasa. Persaingan seharusnya berlangsung sesuai tahapan dan mekanisme politik, sementara kerja sama dalam pembangunan daerah perlu tetap dijaga.
“Bersaing itu ada waktunya. Saat ini mari kita bersama-sama membangun daerah dan menjaga komunikasi dengan baik. Apabila nanti memasuki tahun politik, marilah bersaing secara sehat dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing partai tanpa saling menjatuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai kepala daerah mencakup seluruh masyarakat Parigi Moutong tanpa membedakan afiliasi partai, latar belakang, maupun pilihan politik. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan seluruh kekuatan politik perlu dibangun secara terbuka agar berbagai persoalan masyarakat dapat dibahas dan diperjuangkan melalui jalur yang sesuai.
Selain menyoroti hubungan antarpihak, Erwin turut menyinggung dukungan pendanaan bagi partai politik. Menurutnya, pembiayaan diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi, pendidikan politik, kaderisasi, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, setiap kemungkinan kebijakan terkait dukungan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, ia juga meminta agar ketentuan mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas politik disosialisasikan secara jelas. Pemahaman terhadap aturan tersebut dinilai penting agar ASN mengetahui batasan yang berlaku dan dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai ketentuan.
Erwin selanjutnya menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan partai politik. Ketiga unsur tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan hingga penyerapan kebutuhan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan program.
Ia menilai anggota DPRD memiliki posisi strategis dalam menyampaikan aspirasi warga melalui mekanisme kelembagaan. Oleh karena itu, komunikasi yang konstruktif antara unsur legislatif, eksekutif, dan partai politik diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara terarah dan sesuai aturan.
Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian dalam sambutannya. Erwin mendorong optimalisasi pendataan penduduk, terutama bagi warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau belum tercatat secara lengkap dalam sistem administrasi kependudukan.
Untuk mendukung langkah tersebut, ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan pelayanan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pelayanan yang menjangkau langsung masyarakat diharapkan dapat mengurangi hambatan jarak dan mempermudah warga memenuhi hak administrasinya.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat tidak hanya penting bagi pemenuhan dokumen identitas, tetapi juga berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik dan representasi masyarakat. Ia berharap pendataan yang lebih optimal dapat mendukung peluang penyesuaian jumlah kursi DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada pemilu legislatif mendatang, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pengukuhan pengurus DPC PKB tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Rahmawati M. Nur, S.Ag., serta perwakilan Ketua DPW PKB Provinsi Sulawesi Tengah.
Hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, para ketua DPC partai politik se-Kabupaten Parigi Moutong, jajaran pengurus DPC PKB masa bakti 2026–2031, insan pers, serta peserta orientasi politik dan Muskercab.
Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap partai politik terus menjalankan fungsi pendidikan politik, memperkuat kaderisasi, serta menjadi saluran aspirasi masyarakat. Hubungan yang harmonis di antara pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepentingan warga.
