KLIKPARIGI.ID – Arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang nantinya ditetapkan harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (17/9/2026).
Dalam penyampaian jawaban tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap berbagai pandangan, kritik, saran, pertanyaan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD terhadap empat Raperda yang sedang dibahas.
Menurut Abdul Sahid, masukan dari legislatif menjadi bagian penting untuk memperkaya proses pembahasan sekaligus memastikan regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Pandangan fraksi menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang sedang disusun. Masukan tersebut akan kami tempatkan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan pembahasan agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran,” ujar Abdul Sahid.
Ia menjelaskan, setelah pemerintah daerah mencermati pandangan seluruh fraksi, terdapat sejumlah perhatian yang memiliki arah yang relatif sama. Salah satunya menyangkut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan anggaran, fraksi-fraksi DPRD turut memberikan perhatian terhadap pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program.
Pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar menjadi perhatian lainnya. Pemerintah daerah memandang bahwa akses masyarakat terhadap layanan publik harus terus diperkuat, terutama bagi warga yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian khusus karena dinilai berkaitan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kedua sektor tersebut diharapkan tetap memperoleh dukungan yang memadai dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan. Pemerintah daerah melihat pentingnya kebijakan pembangunan yang mampu memberikan dukungan kepada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta kelompok masyarakat lainnya.
Abdul Sahid menambahkan, setiap program yang dituangkan dalam kebijakan daerah perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Sasaran, indikator, keluaran hingga manfaat program harus dapat diketahui sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi.
“Setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Karena itu, sasaran dan manfaatnya perlu dirumuskan secara jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat diukur serta dievaluasi,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menilai adanya kesamaan perhatian antara pihak eksekutif dan legislatif dapat menjadi dasar untuk membangun pembahasan yang lebih konstruktif terhadap empat Raperda tersebut.
Menurut Abdul Sahid, keberadaan peraturan daerah pada dasarnya bukan sekadar menghasilkan produk hukum baru. Regulasi tersebut harus menjadi instrumen yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai masukan yang telah disampaikan fraksi DPRD pun akan menjadi bahan pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan selanjutnya bersama DPRD.
“Kami akan terus membuka ruang pembahasan dan menerima berbagai masukan yang disampaikan DPRD. Keterbatasan fiskal, sumber daya dan kondisi geografis memang menjadi tantangan, tetapi itu harus dihadapi dengan mencari solusi dan memperbaiki cara kerja,” kata Abdul Sahid.
Ia menilai, kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan yang disusun tidak hanya realistis dari sisi kemampuan daerah, tetapi juga memiliki arah yang jelas dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan agar setiap keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, dapat dilaksanakan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Abdul Sahid kembali menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan terhadap empat Raperda tersebut.
Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan secara tertib dan konstruktif dengan mengedepankan komunikasi, kebersamaan serta kepentingan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.
