KLIKPARIGI.ID – Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dibahas melalui rapat koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Ruang PIPW Kantor Bappelitbangda, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, dengan melibatkan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pertemuan tersebut, Bappelitbangda menekankan pentingnya membangun sistem penyediaan pangan yang mampu menjamin mutu makanan, menjaga kestabilan harga, sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Ketiga aspek itu dinilai saling berkaitan dan menentukan kelancaran operasional dapur SPPG.
Irwan menyampaikan bahwa pelaksanaan program tidak cukup hanya ditunjang oleh kesiapan dapur dan distribusi makanan. Pengelolaan kebutuhan bahan pangan juga harus direncanakan secara cermat agar kualitas menu tetap terjaga dan biaya pengadaan dapat dikendalikan.
“Harga, kualitas, dan keberlangsungan adalah kata kunci utama. Kualitas yang kurang baik akan menjadi masalah bagi penerima manfaat, sementara harga yang terlalu sensitif dan ketersediaan bahan baku yang tidak stabil juga harus diantisipasi dengan matang,” ujar Irwan.
Sebagai langkah untuk memperkuat sistem tersebut, Pemkab Parigi Moutong mendorong koperasi lokal mengambil bagian dalam rantai pasok kebutuhan pangan SPPG. Koperasi nelayan dan koperasi produsen menjadi kelompok yang didorong untuk terlibat dalam penyediaan komoditas sesuai kebutuhan masing-masing dapur pelayanan gizi.
Skema ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan bahan pangan SPPG dengan hasil produksi petani, nelayan, serta pelaku usaha setempat. Dengan demikian, pasokan dapat diperoleh melalui jaringan ekonomi lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para produsen di daerah.
Untuk merealisasikan pola kemitraan tersebut, koperasi diharapkan menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengelola SPPG. Proses pembentukan kerja sama akan didampingi Tim Satgas bersama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain membahas rantai pasok, koordinasi lintas sektor juga diarahkan pada pemetaan wilayah pelayanan, kesiapan sarana dan prasarana dapur di sejumlah kecamatan, serta identifikasi kebutuhan pendukung pelaksanaan program.
Melalui koordinasi yang dipimpin Bappelitbangda tersebut, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan peran setiap OPD dan pengelola SPPG agar persiapan program berjalan terarah. Keterlibatan koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal diharapkan menjadi bagian dari sistem pendukung MBG, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat Parigi Moutong.
