KLIKPARIGI.ID – Kepastian administrasi tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengakuan masyarakat hukum adat. Tanpa dukungan dokumen pengakuan dari kepala daerah, proses pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak dapat berjalan secara optimal.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyamakan pemahaman sekaligus membahas langkah percepatan pengadministrasian tanah ulayat di kedua provinsi tersebut.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa pelaksanaan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya menjadi tanggung jawab kementeriannya. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam proses penetapan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.
“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah. Sebab, dalam menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami memerlukan Surat Keputusan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka.
Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat terdiri atas dua tahapan utama. Pertama, penetapan subjek hukum masyarakat adat oleh pemerintah daerah. Kedua, pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua tahapan tersebut saling berkaitan sehingga diperlukan koordinasi sejak proses pengakuan masyarakat adat hingga pemeriksaan data tanah yang akan didaftarkan. Partisipasi masyarakat hukum adat juga menjadi unsur penting agar proses pencatatan tidak mengabaikan sejarah penguasaan, batas wilayah, maupun nilai-nilai adat yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, Kementerian ATR/BPN menghadirkan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat hukum adat dalam forum diseminasi. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas kondisi faktual, kebutuhan administrasi, serta langkah yang perlu disiapkan agar tanah ulayat memperoleh kepastian administrasi sesuai regulasi.
Papua Barat dan Papua Barat Daya sebelumnya telah menjadi lokasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat yang dilaksanakan Universitas Cenderawasih pada 2021. Hasil kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Di Provinsi Papua Barat, titik indikatif tersebut berada di Kabupaten Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara di Provinsi Papua Barat Daya, sebarannya mencakup Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Rezka menerangkan bahwa data hasil inventarisasi tersebut dapat menjadi dasar awal bagi proses lanjutan. Namun, keberadaan titik indikatif belum serta-merta menjadikan seluruh lokasi dapat langsung dicatat atau didaftarkan. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan setempat melalui proses verifikasi dan validasi.
“Hasil inventarisasi dan identifikasi ini menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN provinsi serta Kantor Pertanahan. Dari proses tersebut akan diketahui titik-titik indikatif yang memenuhi persyaratan untuk diproses dalam pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,” jelasnya.
Dukungan terhadap percepatan proses tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau. Ia menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian administrasi terhadap tanah adat yang selama ini diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat.
Menurutnya, sosialisasi regulasi dan pendampingan kepada masyarakat diperlukan agar seluruh pihak memahami mekanisme yang harus ditempuh. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pencatatan tanah ulayat agar masyarakat adat turut terlibat dan mengetahui setiap proses yang berlangsung.
“Kami berharap tanah-tanah adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dapat tercatat dalam administrasi pertanahan. Proses pencatatannya juga harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat sehingga ke depan tidak muncul lagi persoalan terkait tanah adat,” ungkap Ahmad Nausrau.
Pembahasan dalam kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah unsur melalui diskusi panel. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan, terutama terkait aspek pengakuan masyarakat adat, pemetaan wilayah, dan pelaksanaan administrasi tanah ulayat.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan tersebut menghasilkan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dokumen kesepakatan itu memuat pokok-pokok pembahasan serta rencana tindak lanjut yang akan menjadi pedoman koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam mempercepat proses administrasi tanah ulayat.
Penandatanganan dilakukan oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko. Turut menandatangani perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Melalui kesepakatan tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin terarah sehingga proses pengakuan masyarakat hukum adat, verifikasi wilayah, hingga pencatatan tanah ulayat dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk memberikan kepastian administrasi terhadap tanah adat dengan tetap memperhatikan hak dan partisipasi masyarakat hukum adat.












