KLIKPARIGI.ID – Kesepakatan masyarakat hukum adat menjadi salah satu faktor penting sebelum pemerintah memulai proses pendataan dan pengadministrasian tanah ulayat. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai wilayah adat, hak, serta kewajiban mereka perlu diperkuat terlebih dahulu agar setiap tahapan berjalan berdasarkan persetujuan dan pemahaman bersama.
Pendampingan sejak tahap awal tersebut menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pelaksanaan administrasi tanah ulayat. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat (MHA) tidak cukup hanya dilibatkan saat pendataan berlangsung, tetapi juga perlu memperoleh penjelasan menyeluruh sebelum proses identifikasi dimulai.
“Masyarakat hukum adat membutuhkan kegiatan pra-partisipatif agar dapat memahami program ini. Mereka harus didampingi sampai benar-benar mengerti hak dan kewajibannya sebagai MHA. Kesepakatan masyarakat menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum memasuki tahap pertama pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Menurut Deni, tahap pra-identifikasi perlu dimanfaatkan sebagai ruang bagi masyarakat adat untuk bermusyawarah dan mengenali wilayah yang menjadi bagian dari kehidupan adat mereka. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat mengidentifikasi batas wilayah adat, tanah ulayat, hingga objek-objek yang memiliki keterkaitan dengan hak dan nilai adat.
Ia menjelaskan, pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat hukum adat tidak hanya dilihat dari identitas kelompoknya. Aspek subjek, objek, serta hubungan hukum antara masyarakat adat dan wilayah yang dikuasainya juga harus dapat diidentifikasi.
Tahapan awal ini sekaligus memberikan kesempatan untuk membicarakan persoalan yang mungkin muncul, termasuk perbedaan pandangan atau potensi konflik mengenai batas dan penguasaan tanah adat. Dengan demikian, berbagai persoalan dapat dikenali lebih dini sebelum proses administrasi berlanjut.
Deni menilai, pendampingan yang memadai akan membantu pemerintah daerah ketika memasuki tahapan inventarisasi dan identifikasi. Masyarakat yang telah memahami program dan menyepakati keikutsertaannya akan lebih siap memberikan informasi mengenai wilayah adat beserta objek yang berkaitan dengan hak ulayat.
“Kesepakatan itu harus benar-benar dipahami dan dinyatakan oleh masyarakat hukum adat. Ketika mereka sudah memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan identifikasi karena masyarakat telah memiliki gambaran awal mengenai wilayah, tanah ulayat, serta nilai-nilai adat yang melekat di dalamnya,” jelasnya.
Pengadministrasian tanah ulayat sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Regulasi tersebut mengatur tiga rangkaian utama, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.
Ketiga tahapan tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat adat dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait. Oleh sebab itu, proses pendampingan dan dialog menjadi bagian penting untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi serta kesepakatan masyarakat di wilayah adat.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa pengelolaan tanah dan tata ruang merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, menghendaki pengelolaan sumber daya agraria dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Ia menekankan, upaya memberikan kepastian administrasi terhadap tanah ulayat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antarlembaga, komunikasi dengan masyarakat adat, serta penyamaan pemahaman agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.
“Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan kerja bersama. Dialog perlu terus dilakukan untuk menyamakan persepsi, termasuk dalam menentukan bagaimana tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat di lapangan,” kata Rezka.
Kegiatan diseminasi dan dialog tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, yang menyampaikan sambutan. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah Landesa.
Agenda tersebut juga diisi diskusi panel yang menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dipandu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.
Melalui diseminasi dan dialog tersebut, ATR/BPN mendorong agar pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya berorientasi pada pencatatan secara administratif. Pemahaman, persetujuan, dan keterlibatan masyarakat hukum adat menjadi landasan agar proses pendataan serta pemberian kepastian administrasi terhadap tanah ulayat dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghormati nilai-nilai adat yang berlaku.












