KLIKPARIGI.ID – Keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tengah situasi yang sedang dihadapi institusi tersebut. Jajaran kantor pertanahan di seluruh Indonesia diminta tetap menjalankan fungsi pelayanan secara optimal dan memastikan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan arahan tersebut saat mengumpulkan Pejabat Administrator dari pusat maupun daerah di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pertemuan diikuti Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota dari berbagai wilayah, baik secara langsung maupun melalui konferensi daring.
Dalu menegaskan bahwa kondisi internal organisasi tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas pelayanan pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, kepentingan masyarakat tetap harus ditempatkan sebagai bagian utama dari pelaksanaan tugas seluruh satuan kerja.
“Apa pun kondisi yang dihadapi oleh sebuah organisasi, pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar menjadikan integritas bukan sekadar prinsip dalam menjalankan tugas, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Profesionalitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Seluruh satker harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Penguatan pengawasan internal turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Para Pejabat Administrator diminta memastikan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan pelayanan berjalan secara konsisten, mulai dari proses administrasi hingga pelaksanaan pelayanan di satuan kerja.
Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi bagian-bagian pelayanan yang memiliki potensi risiko. Hal tersebut mencakup kemungkinan terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain pengawasan internal, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan dalam pelayanan pertanahan. Kementerian ATR/BPN menyediakan sejumlah kanal pengaduan, antara lain SP4N-LAPOR!, Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000, dan aplikasi TUNTAS.
Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN sesuai wilayah masing-masing. Kanal tersebut menjadi salah satu sarana untuk menerima informasi dan masukan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Dalam arahannya kepada pimpinan satuan kerja, Dalu juga meminta setiap pejabat menempatkan diri sebagai contoh bagi jajaran yang dipimpinnya. Keteladanan, kedisiplinan dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja organisasi.
Arahan tersebut diberikan dengan tujuan agar seluruh pimpinan tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menunjukkan standar kerja melalui tindakan sehari-hari. Dengan demikian, budaya profesional dan disiplin dapat diterapkan secara berjenjang hingga ke tingkat pelaksana.
Menutup arahannya, Dalu meminta seluruh jajaran di Kantah dan Kanwil BPN menjaga kekompakan serta memiliki komitmen yang sama dalam mempertahankan nilai dan kepercayaan terhadap institusi.
“Seluruh jajaran, Satker di Kantah dan Kanwil tetap menjaga solidaritas dan soliditas organisasi. Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga (nilai) institusi,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
