KLIKPARIGI.ID – Tanah menjadi titik temu berbagai kepentingan yang membuat pengelolaannya tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial, hukum, ekonomi, politik, hingga lingkungan. Kondisi tersebut membuat pendidikan bagi calon tenaga profesional di bidang pertanahan membutuhkan cara pandang yang luas, karena setiap kebijakan mengenai tanah dapat membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan akademisi dan filsuf Rocky Gerung ketika memberikan Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (04/09/2026). Di hadapan lebih dari 500 Taruna dan Taruni, ia menggambarkan bidang pertanahan sebagai ruang pembelajaran yang mempertemukan berbagai cabang ilmu dalam satu persoalan yang sama, yakni tanah.
Menurut Rocky, para taruna dan taruni tidak cukup hanya menguasai kemampuan teknis pertanahan. Mereka juga perlu memahami aspek administrasi, hukum, politik, keamanan global, ekologi, hingga psikologi karena seluruh aspek tersebut dapat beririsan dengan persoalan tanah.
“Teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, administrasi, hukum tata negara, politik, global security, ekologi, bahkan ilmu tentang kematian dan cacing,” ujar Rocky Gerung.
Ia bahkan menyebut karakter pembelajaran di Politeknik Agraria STPN memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan pendidikan yang hanya berfokus pada satu disiplin tertentu. Menurutnya, objek kajian berupa tanah membuat taruna harus mampu melihat persoalan dari berbagai sudut sekaligus.
Rocky memberikan perbandingan dengan sejumlah institusi pendidikan untuk menggambarkan luasnya perspektif yang dibutuhkan dalam memahami tanah. Menurutnya, mahasiswa di bidang militer akan lebih banyak mempelajari pertahanan, mahasiswa ekonomi memandang tanah melalui mekanisme pasar, sedangkan bidang teknik melihatnya dari sisi struktur dan geologi.
“Kalau Anda ada di Akmil, Anda belajar tentang cara mempertahankan negara. Di Fakultas Ekonomi, Anda belajar supply demand tanah. Di Fakultas Teknik, Anda melihat struktur tanah secara geologi. Di sini, Anda belajar semua hal,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus keunggulan bagi para Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN. Meskipun seluruh bidang keilmuan tersebut tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam kurikulum, calon insan pertanahan dituntut memiliki kemauan untuk terus memperluas pengetahuan.
Menurut Rocky, langkah awal untuk memahami kompleksitas pertanahan dapat dimulai dengan mempertanyakan kembali apa arti tanah bagi negara dan masyarakat. Pertanyaan tersebut penting karena para lulusan nantinya akan berhadapan dengan berbagai kepentingan dalam pengelolaan tanah.
“Keinginan kita untuk kuliah di institut ini adalah memahami tanah itu sebenarnya apa maknanya bagi negara. Anda akan mengurus tanah negara, tetapi lebih penting melihat kapan dan dengan siapa perebutan makna itu diselesaikan,” tuturnya.
Rocky kemudian menguraikan adanya perbedaan perspektif antara negara, masyarakat adat, dan korporasi dalam melihat tanah. Negara cenderung menempatkan tanah dalam kerangka hukum dan fungsi sosial, sedangkan masyarakat adat memiliki hubungan historis serta kultural dengan tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di sisi lain, dunia usaha dapat memandang tanah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki nilai komersial. Perbedaan sudut pandang tersebut, menurut Rocky, dapat berkembang menjadi persoalan ketika kepentingan masing-masing pihak bertemu dalam satu wilayah.
Ia menambahkan bahwa makna terhadap suatu bidang tanah juga tidak selalu bersifat tetap. Perubahan fungsi kawasan, kebijakan pembangunan, maupun kepentingan ekonomi dapat mengubah cara sebuah wilayah dipandang dan dikelola.
“Jadi kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang menyebabkan seluruh masalah ini timbul,” ujar Rocky.
Karena itu, Rocky mengingatkan para calon insan pertanahan agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara administratif. Setiap keputusan mengenai tanah harus dipertimbangkan secara matang karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan tanah memiliki konsekuensi yang berbeda dengan kesalahan dalam persoalan yang dampaknya hanya bersifat sementara. Tanah berkaitan dengan ruang hidup, kepentingan ekonomi, lingkungan, serta kehidupan masyarakat lintas generasi.
“Kita berupaya menghindari pertanyaan karena menganggap kesalahan selalu bisa dimaafkan. Tapi kesalahan dalam mengolah tanah tidak mungkin dimaafkan karena dampaknya akan permanen,” tegasnya.
Kuliah umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN.
Melalui forum tersebut, para peserta diajak melihat bahwa pengelolaan pertanahan membutuhkan kemampuan lintas disiplin. Bekal tersebut dinilai penting agar lulusan tidak hanya mampu menjalankan aspek teknis dan administrasi, tetapi juga memahami berbagai kepentingan yang berada di balik setiap persoalan tanah.
